Bansos Beras, Lanjutkan!

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Di dunia ini. Tidak banyak Pemerintah yang mencintai rakyatnya. Pemerintah atau “the rulling class”, umumnya lebih mementingkan kelompoknya ketimbang memperhatikan nasib dan kehidupan rakyat banyak. Banyak Pemerintahan yang hanya berpikir melanggengkan kekyadaan dari pada berjuang untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Lantas, bagaimana situasinya di Tanah Merdeka ?

Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang bantuan pangan atau bansos beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Menurut rilis Tempo.co Jakarta, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos ini akan diberikan ke 20,622 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. “Masyarakat tersebut tentunya sangat membutuhkan adanya bantuan ini, karena sangat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pokok yaitu beras,.”

Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab sebagian kebutuhan masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga berdampak juga pada pengendalian inflasi. Bansos beras merupakan kebijakan khusus Pemerintahan Jokowi yang pantas kita apresiasi dengan baik. Mengapa ? Sebab, dibalik Bansos beras, terekam sekian banyak orang yang masih tertolong dan mampu menyambung nyawa kehidupan kesehariannya.

Bagi sebagian besar warga bangsa, beras merupakan komoditas yang memiliki nilai tertentu dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Beras yang kemudian dinanak menjadi nasi adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beras inilah yang menjadikan nyawa kehidupan tetap tersambung. Itu sebabnya, beras harus tersedia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Dalam beberapa tahun teralhir ini, kondisi perberasan nasional, terekam tengah menghadapi masalah yang cukup serius. Produksi beras cenderung menurun yang disebabkan oleh menurunnya luas tanam. Kalau produksi menurun otomatis surplus beras akan berkurang jumlahnya. Selain itu dalam beberapa bulan terakhir, harga beras merangkak naik dan kenaikannya pun terkesan ugal-ugalan. Pemerintah sendiri terlihat seperti yang tak berdaya menanganinya.

Catatan penting dari gambaran turunnya produksi dan naiknya harga diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), memperlihatkan kepada kita, dunia perberasan nasional, memang sedang tidak baik-baik saja. Jalan keluar yang perlu kita garap adalah bagaimana caranya agar produksi tidak turun sedangkan harga beras di pasar dapat tercipta harga beras yang wajar. Baik untuk petani, pedagang msupun masyarakat selaku konsumen.

Menyikapi hal yang demikian, sangat tepat apa yang kini dijadikan prioritas Menteri Pertanian Amran Salaiman, yang salah satu kebijakannya adalah menggenjot produksi padi dan jagung setinggi-tingginya menuju swasembada. Berbrkal pengalaman selama 5 tahun (2014 – 2019) menjadi Menteri Pertanian, Anran Sulaiman tentu memiliki kiat khusus dalam menggenjot produksi berbagai komoditas pertanian.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman hanya memiliki waktu sekitar 1 tahun ke depan. Kalau dihitung dari musim tanam, Bang Amran ini hanya mempunyai dua kali musim tanam, yaitu Musim Tanam Oktober-Maret 2024 dan Musim Tanam April-September 2024. Hebatnya lagi, untuk kurun waktu 2024 ini Menteri Pertanian meningkatkan target produksi beras menjadi 37,65 juta ton. Banyak pihak berpandangan target sebesar itu merupakan target yang ambisius.

Namun begitu, di sisi lain muncul pula pemikiran optimis, target sebesar itu masih dapat diraih, asal ada berbagai prasyarat yang harus dipdnuhi nya. Mulai dari dukungan politik anggaran Pemerintah, lalu adanya terobosan cerdas yang ditopang oleh jadirnya teknologi baru di bidang budidaya, kemudian ditemukannya inovasi, hingga hal-hal yang lebih bersifat teknis operasional. Termasuk merevitalisasi Panca Usaha Tani yang sempat menjadikan Indonesia neraih atribut Swasembada Beras 1984 lalu.

Sebagai penggerak utama, tentu harus Pemerintah, baik di tingkat Pusat atau Daerah yang menjadi pembawa pedang samurainya. Pemerintah pasti haris proaktif dalam mengajak para pemangku kepentingan lain di lapangan. Pemerintah tidak mungkin akan mengemban tugas seberat ini hsnya sendirisn. Pemerintah, jelas harus mengajak petani untuk meraih target ysng sudah ditetapkan tersebut. Ingat jargon : bersama kita bisa !

Penyuluh Pertanian selaku mediator antara kepentingan Pemerintah dengan aspirasi petani, tentu memiliki peran penting dan strategis. Dalam kaitannya dengan peningkatan produksi padi, kerja sama yang harmonis antara Penyuluh dan petani, telah teruji dengan baik. Paling tidak, dua kali swasembada beras yang kita raih, yakni tahun 1984 dan 2022, tidak mungkin terjadi, jika tidak ada peran dan keberadaan para Penyuluh Pertanian itu sendiri.
Bansos beras tahap I ( September – Desember 2023) diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan periode tahap II (Januari – Maret 2024), bakal diberikan kepada 20,66 juta keluarga penerima manfaat. Mengapa terjadi penurunan jumlah, karena setelah dilakukan pemutakhiran data, banyak penerima manfaat tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Padahal, secara politik anggaran, Pemerintah telah menyiapkan segala rupanya.

Masalah lain yang butuh perhatian serius adalah soal daya beli rakyat yang makin menurun, karena pertumbuhan ekonomi yang belum mampu memberi keadilan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Semangat “menetes ke bawah”, semakin susah diwujudkan. Justru yang terjadi adalah “muncrat ke atas”. Capaian pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan hasilnya oleh mereka yang terkategorikan berpenghasilan menengah ke atas.

Resikonya, ketimpangan antar golongan masyarakat tetap melebar dan memperlihatkan kesenjangan. Si kaya tampak sedang ongkang-ongkang kaki di atas awan dan si miskin terlihat sedang menggelepar di dasar lumpur. Sebuah pemandangan yang cukup antagonistik. Itu sebabnya, kebijakan bantuan sosial langsung kepada rakyat, dinilai sebagai pilihan terbaik untuk melindungi masyarakat dari tekanan kehidupan yang semakin menghimpitnya.

Atas hal yang demikian, tentu sebagai anak bangsa yang sayang akan nasib sesama kita patut memberi acungan jempol kepada Pemerintah yang tetap melsnjutkan kebijakan bantuan sosial langsung beras kepada masyarakat. Menjadi lebih keren lagi, ketika Pemerintah pun menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp. 200 ribu per bulan selama Nopember dan Desrmber 2023. Kita butuh Pemerintah yang mencintai rakyat.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).