Apa Kabar Harga Beras Wajar?

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Ada yang bilang, saat ini harga beras di pasaran semakin liar atau bahkan ugal-ugalan. Harga beras terus merangkak naik dan susah untuk diturunkan. Pemerintah sendiri, tampak seperti yang kewalahan. Berbagai langkah telah ditempun untuk nengendalikannya. Operasi Pasar Beras terus digarap. Bantuan Sosial Beras telah digelontorkan. Sayang, semua langkah, belum mampu meredam kenaikan harga beras.

Lebih ramai lagi, ternyata harga gabah pun tidak mau ketinggalan oleh harga beras. Harga gabah di beberapa daerah terekam melejit cukup signifikan. Bahkan menembus angka Rp. 6800,- sampai Rp. 7000,- per kilogram. Naiknya harga gabah, tentu disambut gembira oleh para petani. Senyuman petani terlihat menghiasi perdesaan. Di benak mereka, dengan naiknya harga gabah, tentu akan menambah pendapatan hasil panenannya.

Sebelum harga beras naik ugal-ugalan, sebetulnya Presiden Jokowi telah meminta kepada para Pembantunya untuk menghitung dan merumuskan harga beras yang wajar. Presiden ingin supaya harga beras ini dapat terkendali dengan baik. Wajar disini, artinya wajar untuk petani selaku produsen. Lalu, wajar untuk para nandar dan tengkulak selaku pedagang. Dan wajar untuk masyarakat selaku konsumen. Pertanyaannya adalah mengapa harga beras yang wajar ini masih belum mampu diwujudkan ?

Apakah harapan Presiden diatas, tidak digarap secara serius, mengingat para pembantunya lebih tertarik untuk membahas para Calon Presiden sesuai dengan dukungan dan aspirasi Partai Politiknya ? Atau, ada hal lain, yang membuat para pembantunya kesusahan, mengingat harga beras wajar sebagaimana diinginkan Presiden, bukanlah hal yang cukup mudah diwujudkan,. Apalagi dikaitkan dengan mekanisme pasar beras yang ada.

Namun begitu, sebagai bangsa pejuang, kita harus bekerja keras dan meluruskan apa yang menjadi keinginan Presiden diatas. Semangat negara harus hadir ditengah kesusahan masyarakat, mesti dibuktikan dalam mewujudkan harga beras yang wajar ini. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang digenggamnya, Pemerintah tentu dapat melahirkan regulasi yang jitu guna mengatur dan mengendalikan harga beras di pasar.

Perlakuan terhadap komoditas beras secara khusus, sepertinya perlu diteruskan. Beras sebagai komoditas politis dan strategis, jangan sampai dirubah menjadi komoditas ekonomi. Beras harus dijaga dari nafsu pemburu rente yang hanya mengambil manfaat dan kepuasan sesaat. Kehati-hatian dalam memposisikan beras sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, jangan sampai kalah oleh oknum-oknum tertentu, yang tidak berpikir untuk masa depan.

Produksi beras secara nasional yang diindikasikan terus melorot, penting dijadikan “warning” bagi para penentu kebijakan, terutama mereka yang bertanggungjawab atas dunia perberasan. Begitupun dengan dampak buruk El Nino yang diramalkan akan melahirkan gagal panen hingga 1,2 juta ton gabah. Beras tidak boleh defisit. Beras harus tetap surplus. Adanya fakta jumlah surplus beras yang kian menyusut, sudah waktunya diberi perhatian khusus untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.

Selain sisi produksi yang masih membutuhkan penataan, kini sisi harga dan keterjangkauan pun perlu mendapat penanganan ekstra. Harga beras yang merangkak naik, tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Sebab, sekalinya kita keliru dalam merumuskan kebijakan, bisa jadi akan membuat sesal seumur hidup. Pemerintah, perlu melahirkan terobosan cerdas, bagaimana mengerem laju peningkatan harga beras ke tingkat yang wajar.

Tak bosan-bosannya ingin disampaikan, mengantisipasi hal demikian, sebenarnya jauh jauh hari Presiden Jokowi telah menugaskan para pembantunya untuk melahirkan harga beras yang wajar. Sayang, penugasan ini kurang cepat direspon para pembantunya. Sebelum harga beras yang wajar terbit, harga beras di pasar telah membumbung tinggi. Akibatnya, Pemerintah seperti yang keteter menghadapinya. Beragam langkah yang sifatnya “pemadam kebakaran” terus ditempuh.

Pertanyaannya adalah jika pendekatan pemadam kebakaran sudah tidak menunjukkan keberhasilan, rasanya perlu segera dicarikan pendekatan lain yang lebih ampuh. Harapan Presiden diatas adalah bentuk pendekatan lain yang lebih mengarah kepada “early warning”. Harga beras yang wajar, baik untuk petani, pedagang dan masyarakat adalah wujud deteksi dini, sekiranya kita menghadapi gejolak harga yang tidak terkendali.

Yang disesalkan, mengapa para pembantu Presiden terkesan lambat dalam mewujudkan keinginan Presiden diatas ? Mestinya mereka paham, harga beras merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jadi, sangat keliru jika mereka berlama-lama menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden. Seharusnya, mereka ingat akan pesan moral Proklamator Bangsa Bung Karno sekitar 71 tahun lalu, yang menyatakan urusan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa.

Ini berarti, kalau sekarang terekam harga beras ugal-ugalan dan sulit dikendalikan, sebaiknya segala urusan lain harus ditinggalkan. Fokuslah pada pengendalian harga beras. Lahirkan pemikiran kreatif dan inovatif yang dapat mengatur dan mengendalikan harga beras. Pinggirkan dulu urusan politik. Termasuk soal dukung mendukung Calon Presiden. Ayo, kita tuntaskan merangkak naiknya harga beras.

Sisi lain yang tak kalah penting untuk ditangani adalah soal konsumsi. Selama ini laju konsumasi masyarakat terhadap nasi, masih jauh dari apa yzng diharapkan. Dibandingkan dengan negeri tetanggga, “kerewogan” bangsa kita, tercatat yang paling tinggi. Itu sebabnya penggarapan program penganekaragaman pangan, harus terus digalakkkan dan berkelanjutan.
Pengalaman program diversifikasi pangan yang sporadis, wajib hukumnya diganti oleh yang sistemik.

Upaya mengerem laju konsumsi masyarakat agar tidak bergantung kepada satu jenis bahan pangan karbohidrat, yaitu beras, memang sudah sejak lama dikampanyekan. Segenap komponen bangsa, tahu betul, disekitar kehidupan kita sehari-hari, tersedia banyak jenis bahan pangan karbohidrat, yang nilai gizinya tidak kalah dibanding nasi. Termasuk kehadiran pangan lokal, yang sekarang tengah gencar-gencar nya dikampanyekan Pemerintah.

Akhirnya penting diingat, harga beras yang wajar, hanyalah sebuah semangat untuk memberi kepuasan kepada semua pihak. Catatan kritisnya adalah apakah ada harga beras yang dapat memuaskan petani, pedagang dan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu berbarengan ? Jika kita jujur menjawabnya, maka jawabnya bisa antara ada dan tiada.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).