ANGIN SEGAR PRODUKSI BERAS

ANGIN SEGAR PRODUKSI BERAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Angin segar produksi beras, kini mulai berhembus. Dua lembaga Pemerintah yang cukup kredibel dalam memprediksi produksi beras (Badan Pusat Statistik dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), telah menyampaikan pandangan terbarunya. Tinggal sekarang, bagaimana Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah menyikapinya.

Di sisi lain, CNN.JAKARTA merilis, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi, Indonesia akan menikmati surplus beras pada bulan Agustus-September 2024. Menyusul adanya peningkatan produksi beras secara nasional di bulan-bulan tersebut. Di sisi lain, BMKG menyebut La Nina belum terkonfirmasi terjadi. Padahal, La Nina ini diharapkan bisa membawa peningkatan hujan di daerah-daerah yang kini kering akibat musim kemarau.

BPS memproyeksikan, luas panen pada bulan Agustus 2024 naik menjadi sekitar 940 ribu hektare (ha), dan di bulan September 2024 menjadi sekitar 1 juta ha. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun 2022 dan 2023 yang berkisar 800-an ribu ha. Di bulan Agustus, produksi padi diprediksi mencapai 4,62 juta ton gabah kering giling (GKG) dan di bulan September sebesar 5,14 juta ton GKG.
Meningkatnya produksi beras ini, tentu bukan “ujug-ujug”, tapi diraih melalui usaha dan kerja cerdas yang selama ini ditempuh Pemerintah lewat upaya menggenjot produksi dan produktivitas beras setinggi-tingginya menuju swasembada. Selain itu, pelan tapi pasti, Pemerintah pun mulai membenahi 10 penyebab turunnya produksi beras secara terukur dan komprehensif.

Perluasan areal tanam, percepatan masa tanam, pengembangan pompanisasi dan peningkatan Penyuluhan Pertanian, dipastikan menjadi penopang utama tercapainya peningkatan produksi beras ini. Tak kalah penting untuk dicatat adalah adanya kesadaran bersama diantara sesama warga bangsa, untuk berjuang keras meningkatkan produksi beras tanpa reserve.

Sebagai Menteri Pertanian yang banyak berkecimpung di dunia praktisi, bahkan sempat dipercaya Presiden di Pemerintahan Jokowi di periode pertananya, Amran Sulaiman tahu persis, langkah apa yang harus digarap guna mensolusikan masalah yang ada. Dengan memberi titik tekan terhadap penambahan luas tanam dan percepatan masa tanam, ditambah dengan semangat kerja tidak ada tanggal merah dalam kehudupannya, Bung Amran tampak berkiprah dengan penuh kesungguhan.

Dirinya sangat paham, bangsa ini tidak boleh lagi main-main dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok bagi rakyat. Pemerintah perlu bekerja keras dan berjuang habis-habisan untuk memenuhinya. Ini penting diutarakan, karena menurut Proklamator bangsa Bung Karno, urusan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Terlebih bagi bangsa kita yang sebagian besar masyarakatnya menjadikan nasi sebagai kebutuhan pangan pokoknya.

Sebagai Menteri Pertanian, Bung Amran berusaha memberi motivasi dan semangat tinggi kepada segenap anak bangsa, tentang betapa pentingnya kita meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, utamanya beras. Pertanyaannya adalah apakah keteladanan yang dipertontonkannya itu bakal diikuti oleh para Kepala Daerah di lapangan ? Apakah para Gubernur, Bupati dan Walikota akan memiliki spirit yang sama dengan Bung Amran ?

Komitmen ini penting dibangun. Kebijakan Pemerintah yang dikomandokan Menteri Pertanian, tidak akan optimal jika Kepala Daerah tidak memberi dukungan optimal terhadap program yang diinisiasi Pemerintah Pusat. Masalahnya menjadi semakin rumit, ketika ada Kepala Daerah yang memiliki persepsi, sektor pertanian bukanlah sektor yang menjanjikan untuk secepatnya dapat mengembalikan biaya kampanye selama Pilkada berlangsung.

Inilah masalah serius yang butuh penanganan dengan segera. Pemilihan Kepala Daerah yang langsung dipilih rakyat, jelas membutuhkan biaya besar bagi calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Setelah terpilih, yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses Pilkada berlangsung. Lebih parah lagi, jika dirinya berutang ke koleganya. Dijamin halal 100 %, sektor pertanian tidak akan dijadikan prioritas dalam merancang strategi pembangunan daerahnya.

Adanya harapan peningkatan produksi beras, bahkan surplus di Agustus dan September 2024 ini, tentu menuntut kepada kita untuk semakin getol dalam menggenjot produksi. Para Kepala Daerah yang terpilih diharapkan mampu menjadi penggerak utama di daerah dalam menggenjot produksi beras. Bersama para pemangku kepentingan, para Kepala Daerah dituntut sebagai pembawa pedang samurainya.

Meningkatnya kebutuhan beras dalam negeri, juga penting dicermati dengan seksama. Kecermatan perencanaan, betul-betul sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita bergerak tanpa perencanaan yang utuh, holistik dan komprehensif. Itu sebabnya, penanganan sisi konsumsi, jangan sampai dipandang sebelah mata. Program diversifikasi pangan, perlu dijadikan prioritas.

Keterpaduan penangananan sisi produksi dan sisi konsumsi dalam dunia perberasan, kini benar-benar sangat mendesak untuk dilakukan. Terkait dengan sisi produksi sebetulnya sudah cukup jelas arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Tapi, dari sisi konsumsi, kita belum memiliki keyakinan apakah Pemerintah betul-betul serius untuk melaksanakannya ?

Sisi produksi sendiri, sudah jelas Kementerian mana yang harus bertanggungjawab. Namun, dari sisi konsumsi, kita belum memiliki kejelasan Kementerian/Lembaga mana yang diberi tanggungjawab untuk melalukannya ? Apakah Badan Pangan Nasional ? Atau ada Kementerian lain yang lebih berkompeten untuk menyelenggarakannya ?

Bertiupnya angin segar peningkatan produksi beras, sudah saatnya dijadikan titik kuat dalam mengokohkan ketersediaan beras di dalam negeri. Berbagai kekurangan dan kelemahan, sudah waktunya kita perbaiki. Kita tidak ingin angin segar ini berlalu tanpa kesan. Kita ingin ujungnya mampu membuahkan berkah bagi kehidupan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).