TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepertinya, kini tengah mencari bentuk idealnya. Sebagai kebijakan dan program yang baru menggelinding di era Pemerintahan Presiden Prabowo ini, wajar jika diawal-awal peluncurannya banyak melahirkan masalah. Sorotan terhadap anggaran yang terbatas, kualitas sumberdaya manusia yang menggarap program di lapangan, bahkan soal tata kelola program MBG, tak lepas dari sorotan publik.
Bekum lama ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebutuhan anggaran MBG meningkat karena Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperluas penerima manfaat program tersebut.
Sesuai arahan Presiden, target penerima manfaat harus dimaksimalkan hingga 82,9 juta orang. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang dibutuhkan akan mencapai Rp171 triliun.
Adapun sebelumnya, Kemenkeu telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk 17,9 juta penerima manfaat, dengan sasaran utama 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program MBG mencakup berbagai kelompok penerima, mulai dari siswa pra-sekolah, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, pondok pesantren, Sekolah Luar Biasa (SLB), balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Saat ini, realisasi MBG itu sendiri tercatat telah mencapai Rp710,5 miliar sejak awal tahun hingga 12 Maret 2025 dengan total penerimaa manfaat 2 juta anak. Berbagai kelemahan terus dibenahi. Sinergitas dan kolaborasi antara Lembaga terus dikembangkan. MBG adalah program yang sifatnya multi-sektor, sehingga penggarapannya pun membutuhkan Tata Kelola yang kreatif, inovatif dan cerdas.
Tata kelola program Makan Bergizi Gratis adalah suatu sistem atau proses yang digunakan untuk mengelola dan mengatur program Makan Bergizi Gratis, sehingga program tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Atas, pengamatan yang menyeluruh ditambah dengan berbagai literatur yang ada, tata kelola program Makan Bergizi Gratis meliputi beberapa aspek, antara lain, pertama dari sisi perencanaan. Intinya adalah perencanaan program, termasuk penentuan target, sasaran, dan indikator keberhasilan.
Kedua sisi pengorganisasian, seperti pengorganisasian tim pelaksana program, termasuk penentuan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Ketiga sisi pengawasan, khususnya pengawasan pelaksanaan program, termasuk pemantauan kemajuan dan penanganan masalah yang timbul. Keempat, penganggaran program, termasuk penentuan sumber dana dan penggunaan dana. Keluma,
pelaporan, termasuk pelaporan kemajuan dan hasil program, juga penentuan indikator keberhasilan dan evaluasi program.
Lalu, apa maksud dan tujuan pentingnya tata kelola Program MBG ?Tujuan tata kelola program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana program. Kemudian, meningkatkan efektivitas program dalam mencapai target dan sasaran. Selanjutnya, meningkatkan transparansi pengelolaan program dan penggunaan dana. Dan terakhir, meningkatkan akuntabilitas pengelola program dan penggunaan dana.
Dengan demikian, tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang baik dapat membantu meningkatkan keberhasilan program dan mencapai target yang diinginkan. Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah telah memiliki Tata Kelola Program MBG yang utuh, holistik dan komprehensif ? Apakah Bagan Gizi Nasional telah menyusun Grand Desain Program MBF untuk 25 tahun ke depan ? Tentu saja lengkap dengan Roadmap pencapaiannya.
Di sudut pandang lain, dalam salah satu kesempatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sempat menyatakan :
“Anggaran kami sudah selesaikan, SDM sudah kami didik”. Lalu, apa dong persoalan paling krusial untuk mempercepat terjadinya penyebaran program makan bergizi ? Kepala MBG menjelaskan, masalah utama dalam program Makan Bergizi Gratis ada pada infrastruktur yakni pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebagaimana kita pahami, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah suatu unit atau fasilitas yang menyediakan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Selama ini
SPPG memiliki beberapa fungsi, antara lain memantau status gizi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi. Kemudian, mengembangkan program gizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lalu, menyediakan pelayanan gizi, seperti konsultasi gizi, penilaian gizi, dan pengelolaan gizi. Terakhir, memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang gizi. Atas gambaran ini, dapat ditegaskan, tujuan SPPG adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, mencegah penyakit yang terkait dengan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun begitu, tidak dapat dipungkiri, sampai sekarang Program MBG masih berhadapan dengan beragam tantangan dan rintangan, baik yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan, masalah kualitas, masalah sosial, masalah keuangan dan lain-lain. Berikut digambarkan beberapa masalah yang dapat timbul dalam program Makan Bergizi Gratis:
Pertama masalah operasional seperti keterlambatan pengiriman bantuan yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan makanan bergizi tepat waktu. Kemudian, keterbatasan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif. Lalu,
kesulitan dalam pendistribusian makanan bergizi dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkan.
Kedua, masalah kualitas seperti
kualitas makanan yang tidak memadai dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Atau adanya ketergantungan pada makanan tidak seimbang dapat menyebabkan masyarakat mengalami masalah kesehatan.
Ketiga masalah sosial seperti
stigma terhadap penerima bantuan dapat menyebabkan masyarakat merasa malu atau tidak nyaman untuk menerima bantuan. Atau adanya
ketergantungan pada bantuan dapat menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi untuk mencari nafkah sendiri.
Keempat masalah keuangan seperti keterbatasan dana dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif atau bahkan terhenti. Atau penggunaan dana yang tidak efektif dapat menyebabkan program tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
Hal lain yang juga menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Program MBG ini adalah keterbatasan akses ke daerah terpencil dapat menyebabkan program tidak dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selain juga keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif atau bahkan terhenti.
MBG adalah program masa depan. Kemasannya menjadi keliru jika kepentingan politik memberi warna terhadap kebijakan dan program yang digulirkan. MBG seharusnya dirancang berbasis teknokratik, aspiratif dan partisipatif. Jangan jadikan MBG kebijakan yang sifatnya top down, namun sedini mungkin rancangannya bersifat bottom up.
MBG merupakan program investasi sumber daya manusia. Hasilnya sangat sulit untuk diukur dalam kurun waktu per APBN atau satu RPJM. MBG baru akan terukur minimal dalam 25 tahun ke depan. Apakah betul dengan pola makan yang bergizi bakal terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri ini ? Atau tidak, dimana MBG ini hanyalah tampil menjadi program yang “numpang lewat” selama Presiden Prabowo manggung ?
Semoga jadi percik permenungan kita bersama. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
