GRAND DESAIN PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN 2027
GRAND DESAIN PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN 2027
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Kementerian Koordinator bidang Pangan merancang akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pangan di beberapa Provinsi yang tercatat sebagai sentra produksi pangan. Jawa Barat dipilih sebagai Provinsi pertama yang menyelenggaran Rakor Pangan tersebut dengan membahas 8 isu strategis pembahasan. Isu-isu tersebut adalah irigasi, distribusi pupuk, Penyuluhan Pertanian, budidaya ikan, ketersediaan pangan, harga pangan, benih dan DAS Citarum.
Kalau Rakor Pangan, penetapan isu strategisnya akan membahas isu-isu lokal yang berkembang di daerah, mestinya sebagai Provinsi dengan jumlah pendiduk terbesar di negeri ini, isu diversifikasi pangan perlu dijadikan prioritas pembahasan. Ini penting, karena jika semangat Rakor Pangan kali ini, dirancang sebagai persiapan mewujudkan swasembada pangan, maka penganekaragaman psngan menjadi isu yang tak boleh dilupakan.
Rapat koordinasi adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk menyelaraskan kegiatan, program atau kebijakan antara berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, organisasi, tim atau departemen. Tujuan rapat koordinasi adalah: mengsinkronkan kegiatan dan program; meningkatkan kerjasama dan komunikasi; mengatasi masalah dan konflik; membuat keputusan bersama dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Selain itu, dalam penyelenggaraan Rakor Pangan ini, tentu akan ada hal-hal yang ingin dikoordinasikan diantara para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan pangsn. Lebih khusus lagi, persiapan untuk mewujudkan swasembada pangan, yang kini menjadi salah satu program prioritas Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo.
Setidaknya, ada tiga hal yang butuh dikoordinasikan dalam mewujudkan semangat diatas, yakni koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan koordinasi monitoring/evaluasi. Namun begitu, sedini mungkin perlu disampaikan kata koordinasi memang gampang diucapkan, tapi sulit diterapkan dalam kehidupan nyata di lapangan.
Sadar akan hal demikian, akan lebih keren, bila sebelum Rakor Pangan dilaksanakan, penyelenggara Rakor telah memiliki “bola benjol” yang akan dibahas dalam Rakor tersebut. Bila semangat Rakor Pangan yang digarap Kementerian Koordinator bidang Pangan adalah untuk meluruskan kemauan politik Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan, maka dibutuhkan adanya Grand Desain Pencapaian Swasembada Pangan 2027.
Dari berbagai literatur yang ada, Grand desain sendiri merujuk pada konsep atau rencana besar dan komprehensif yang mencakup strategi, tujuan, dan visi jangka panjang. Grand Desain memiliki karakteristik skala besar; komprehensif; strategik; jangka panjang; inovatif dan terintegrasi. Sebelum Rakor dilaksanakan Grand Desain Pencapaian Swasembada Pangan 2027, mestinya sudah harus tersedia.
Catatan kritisnya adalah apakah dalam Rakor Pangan Jawa Barat yang digelar sehari menjelang Perayaan Natal 2024, para peserta telah diberikan “bola benjol” tersebut atau belum ? Di sisi lain, jika titik tekan dan titik kuat Rakor Pangan kali ini lebih diarahkan untuk melakukan koordinasi perencanaan dengan aparat Pemerintah di Jawa Barat, sampai sejauh mana perumusan desain perencanaannya ?
Kalau ternyata belum tersedia “bola benjol” nya, dijamin halal para peserta Rakor akan kesulitan untuk melakukan koordinasi perencanaan dengan instansi terkait lainnya. Grand Desain semacam ini, apalagi jika sudah disiapkan Roadmap pencapaiannya, akan menjadi kompas untuk berkiprah secara terukur dalam mewujudkan swasembada pangan 2027.
Grand Desain Pencapaian Swasembada Pangan 2027, tentu bukan hanya dipahami kalangan Pemerintah. Para pemangku kepentingan lain pun berhak untuk memahaminya. Justru disinilah timbul pertanyaan, mengapa dalam Rakor Pangan para pelaku utama pembangunan pertanian dan pelaku pasar tidak diundang untuk menghadiri Rakor Pangan tersebut ?
Tentu banyak alasan yang bisa dijadikan argumen oleh penyelenggara Rakor Pangan, mengapa selain “aparat Pemerintah” tidak dilibatkan dalam Rakor Pangan tersebut. Hanya akan lebih afdol bila dalam rangka membangun “kebersamaan” sesama warga bangsa, sejak perencanaan dilakukan, segenap komponen bangsa, bisa terlibat dan ikut bertanggungjawab dalam meraih swasembada pangan.
Swasembada pangan tidak akan tercapai tanpa adanya sinergitas dan kolaborasi diantara para pemangku kepentingan sektor pangan. Swasembada pangan adalah program yang sifatnya multi-sektor dan multi-pihak. Itu sebabnya, pendekatan untuk meraihnya hanya mungkin akan terwujud jika kita menggunakan pendekatan “gerakan”, dan tidak lagi mengedepankan pendekatan proyek.
Menjadi kekeliruan cukup besar, kalau Pemerintah masih mempertahankan pendekatan proyek dalam menggapai swasembada pangan. Lebih keliru lagi, jika dalam penyusunan desain perencanaan nya, Pemerintah tidak melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya pelaku utama (petani) dan pelaku usaha (pedagang).
Lebih baik telat dari pada tidak sama sekali. Kalimat tersebut cukup relevan dengan penyelenggaraan Rakor Pangan yang bakal digelar di berbagai Provinsi yang tercatat sebagai sentra produksi pangan. Sekalipun di Jawa Barat para peserta Rakor Pangan hanya para aparat Pemerintah alias plat merah, kita usulkan agar di Provinsi lain, peserta Rakor Pangan ditambah dengan komponen bangsa lain yang bukan tercatat sebagai plat merah.
Rakor Pangan, pasti bukan lomba pidatonya para pejabat. Tapi, dalam Rakor itulah, diantara peserta akan berbagi pikir dan bersambung rasa dalam memberikan pemikiran dan gagasannya dalam upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan. Rakor, tentu akan mengkoordinasikan beragam soal terkait dengan upaya penyelesaian isu yang muncul dalam kehidupan, sekaligus dengan jalan kekuarnya.
Semoga jadi percik permenungan kita bersama !
(PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).