HKTI harus tetap kritis!
HKTI HARUS TETAP KRITIS !
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Sekalipun Ketua Umum DPN HKTI selama 2 periode masa jabatan (2005-2015) Prabowo Subianto, kini telah ditetapkan sebagai Presiden NKRI untuk 5 tahun ke depan (2024-2029), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, harus tetap kritis dalam menyikapi jalannya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya di sektor pertanian.
HKTI di semua tingkatan jangan pernah merasa ragu untuk menyampailan pemikiran dan pandangan terkait dengan masa depan pembangunan pertanian dan pembangunan petaninya, yang senafas dengan visi dan misi HKTI. Itu sebabnya, setiap aktivis HKTI perlu selalu bersuara lantang sekiranya terekam ada kiprah yang berusaha memarginalkan pertanian dan meminggirkan petani.
Aktivis HKTI sendiri, mesti selalu berada di garda paling depan, dalam upaya nyata mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran petani. Sebagai gambaran, ketika Kabinet Merah Putih menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas, maka swasembada pangan yang perlu dicapai adalah swasembada pangan yamg mampu mensejahterakan petaninya.
Swasembada pangan yang dimaksud, jelas bukan swasembada pangan yang bertujuan hanya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian belaka, namun sebuah potret swasembada pangan, yang mampu pula mendongkrat peningkatan kesejahteraan petaninya. Produksi meningkat dan kesejahteraan membaik adalah keinginan politik yang wajib diikuti dengan tindakan politiknya.
Terpilihnya Prabowo yang saat ini masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI, sebagai Presiden NKRI, tentu memiliki rasa bangga tersendiri bagi mereka yang pernah berjuang bersama dengan Pak Prabowo di HKTI. Mereka pasti ingat betapa hangat dan meriahnya perebutan posisi Ketua Umum DPN HKTI lewat Musyawatah Nasional (MUNAS) di Bali tahun 2010 lalu.
MUNAS HKTI 2010 yang penuh dengan dinamika demokrasi tersebut, akhirnya memilih kembali Prabowo Subianto secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPN HKTI untuk periode ke 2 masa jabatannya. Saat itu pulalah lahir HKTI lain yang menetapkan Oesman Sapta sebagai Ketua Umumnya. Sejak itu, secara juridis formal ada 2 HKTI di negeri ini, yang diakui keberadaannya.
Kembali ke fenomena terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia periode (2024-2029), bagi para aktivis HKTI di seluruh penjuru tanah air, hal ini setidaknya memiliki dua kata penting yang patut disimpan dalam relung-relung nurani yang paling dalam. Kedua kata itu adalah “kehormatan” dan “tanggungjawab”.
Sebagai wujud dari kehormatan dan tanggungjawab selaku pemimpin petani sekaligus pemimpin bangsa, kita perlu tetap mendampingi, mengawal, mengawasi dan mengamankan Visi dan Misi Pasangan Prabowo/Gibran dalam menggelindingkan roda Pemerintahan nya selama 5 tahun ke depan. Jangan biarkan Prabowo berkiprah sendirian. Komitmennya : “bersama Prabowo membangun bangsa dan negara”, harus tetap ditegakan.
Sebagai organisasi petani yang memiliki semangat melindungi dan membela kaum tani, HKTI mesti tetap ajeg dalam memperjuangkan hak-hak petani sebagai anak bangsa. Jika salah satu hak petani di negeri ini adalah hidup sejahtera, maka menjadi tugas mulia HKTI untuk mewujudkannya. Persoalannya adalah apakah HKTI masih terpanggil untuk tampil memperjuangkannya ?
Menjawab pertanyaan ini, tentu HKTI perlu melakukan introspeksi. HKTI penting untuk mengaca diri atas kiprah yang telah digarapnya selama ini. Lebih jauh lagi, HKTI perlu jujur kepada segenap warga bangsa atas kinerja yang ditempuhnya. Benarkah HKTI telah betul-betul berjuang untuk mempercepat terwujudnya kesejahtwraan petani ?
Atau tidak, dimana HKTI hanya dijadikan “kuda tunggangan” oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan diatas kesempitan ? Bila ini yang terjadi, tentu sangat menyedihkan. Kaum tani pasti akan kecewa berat, menyaksikan para aktvis petani yang cenderung lebih mengedepankan keperluan pribadi atau kelompoknya, ketimbang suara hati petaninya.
Seorang sahabat sempat berbisik, jika Presiden NKRI adalah aktivis petani sekelas HKTI, mestinya nasib dan kehidupan petani di Tanah Merdeka, akan lebih baik dari pada Presiden-Presiden yang datang bukan dari aktivis petani. Artinya, ketika Presidennya seorang Prabowo, maka upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani akan semakin nyata dan tampak dalam keaehariannya.
Untuk itu, karisma Prabowo selaku aktivis petani yang dipilih rakyat untuk menjadi Presiden NKRI, tentu harus dijaga oleh segenap keluarga besar HKTI di seluruh Nusantara. Kita harus selalu mengingatkan betapa beratnya mensejahterakan petani di negeri ini. Buktinya, banyak langkah dan upaya yang ditempuh, namun kaum tani di negara kita, tetap saja susah untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.
79 tahun Indonesia merdeka, rupanya belum mampu menjadikan kaum tani di Tanah Merdeka ini untuk menampilkan “senyum kemenangan” selaku bangsa yang mampu merasakan nikmatnya kemerdekaan. Kalau pun kaum tani diminta untuk tersenyum boleh jadi yang akan dilakukan adalah sebuah “senyum kehancuran”, karena mereka belum msmpu berubah nasib.
Kaum tani bangkit mengubah nasib, masih saja menggema sebagai cita-cita ideal yang belum mampu diwujudkan dalam kehidupan nyata di lapangan. Nasib dan kehidupan kaum tani tampak masih memprihatinkan. Jebakan kemiskinan masih menjerat kehidupannya. 47,94 % warga bangsa yang terkategorikan kemiskinan ekstrim, berada di sektor pertanian.
Bangsa ini memang telat dalam melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum tani. Regulasi setingkat Undang Undang untuk melindungi dan memberdayakan petani saja, baru dilahirkan setelah 68 tahun Indonesia Merdeka. Artinya, selama 68 tahun bangsa ini mengarungi kemerdekaan, ternyata tidak ada Undang Undang yang melindungi dan memberdayakan petani.
Semoga kepemimpinan Presiden Prabowo dalam 5 tahun ke depan akan selalu didampingi HKTI dengan sikapnya yang kritis. Jangan sampai HKTI terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan yang sifatnya sesaat.
(PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).