GRAND DESAIN PEMBANGUNAN PETANI

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN PETANI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Tatkala tersiar kabar sebesar 47,94 % mereka yang tercatat sebagai kemiskinan ekstrim berada di sektor pertanian, rasanya tidak mungkin terbantahkan, sebagian besar dari mereka adalah petani gurem dan petani buruh. Mereka inilah petani berlahan sempit dan mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian. Mereka ada disekitar kita, dan hidup hanya sekedar menyambung nyawa.

Selama ini ada kesan, urusan petani merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas dan fungsi Kementerian Pertanian untuk menanganinya. Pola pikir semacam ini, sudah saatnya kita tinggalkan dan tendang jauh-jauh dari kehidupan nyata di lapangan. Mengapa demikian ? Sebab, kini sudah waktunya, kita membedakan “pembangunan pertanian” dengan “pembangunan petani”.

Pembangunan Pertanian bertujuan untuk meningkatksn produksi dan produktivitas hasil pertanian setinggi-tingginya menuju swasembada. Sedangkan tujuan Pembangunan Petani adalah mewujudkan kesejahteraan kehidupannya. Untuk itu, mohon dicatat, tidak ada jaminan jika produksi meningkat, secara otomatis, kesejshteraan petani akan semakin membaik.
Beberapa bukti menunjukkan, mewujudkan kesejahteraan petani, banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satu yang cukup menentukan adalah tingkat harga jual di tingkat petani. Artinya, produksi yang meningkat cukup signifikan, sebut saja produksi gabah, namun saat panen berkangsung, ternyata harga jual di petani anjlok, dapat dipastikan petani akan kecewa berat. Harapan merubah nasib pun sirna dengan sendirinya.

Petani sering melakukan protes, mengapa Pemerintah seperti yang tak berdaya menghadapinya. Petani pun wajar mengkritisi, buat apa Pemerintah menggenggam kekuasaan dan kewenangan, jika tidak mampu menerbitkan aturan dan kebijakan yang mampu membela dan melindungi petani dari oknum-oknum yang doyan memainkan harga di tingkat petani ?

Terlepas dari kesulitan Pemerintah melahirkan harga gabah yang wajar saat panen berlangsung, tentu kita sepakat, agar Pemerintah mampu melahirkan kebijakan terbaiknya bagi mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani. Petani sejahtera, jangan lagi membahana hanya sebuah jargon. Yang lebih penting adalah bagaimana membuktikannya di lapangan.

Untuk itu, agar kesejahteraan petani tidak hanya sekedar wacana, sudah waktunya kita memiliki desain perencanaan yang utuh, holistik dan komprehensif terkait dengan pembangunan petani, lengkap dengan Roadmap pencapaiannya. Bangsa ini butuh adanya Grand Desain Pembangunan Petani, yang dirumuskan oleh segenap komponen bangsa.

Persoalannya adalah apakah Pemerintah memiliki kehendak untuk segera membuatnya ? Jangan-jangan, Pemerintah memang tidak tertarik untuk menjadikan petani sebagai tuan di atas lahan pertaniannya sendiri ? Kita sendiri, punya contoh nyata terkait dengan hal itu. Sebut saja UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang kehadirannya banyak melahirkan beragam tafsir dan pertanyaan.

Setelah sekian tahun UU itu ditetapkan, tidak ada satu pun Peraturan Pemerintah yang dilahirkan. Malah tiba-tiba muncul Peraturan Menteri. Daerah tampak kesulitan dalam mencari cantolan regulasinya. Namun dengan keyakinan yang dimiliki, ujung-ujungnya, banyak daerah yang melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Grand Desain atau Master Plan atau Rencana Besar Pembangunan Petani di Tanah Merdeka, memang harus kita miliki, sekiranya Pemerintah berkehendak untuk menjadikan petani sebagai tuan di atas lahan pertaniannya sendiri. Petani, tentu harus berkarakter. Itu sebabnya, petani harus dijamin harkat dan martabatnya selaku soko guru pembangunan, sebagai anak bangsa yang merdeka.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan Pemerintah yang ada, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memiliki gawe untuk menggarapnya. BAPPENAS perlu bersinergi dan berkolaboasi dengan kelembagaan Pemerintah terkait, kalangan akademisi, kalangan dunia usaha, komunitas dan media, untuk menyusun dan merumuskan Grand Desain Pembangunan Petani untuk 25 tahun ke depan.

Betapa bahagianya Ibu Pertiwi, jika dalam menyemaraki 100 tahun Indonesia Merdeka, kita mampu menyampaikan Grand Desain Pembangunan Petani lengkap dengan Roadmap pencapaiannya. Indonesia Emas pun akan tampak lebih konkrit, karena bangsa ini memiliki perencanaan agar kaum taninya dapat hidup sejahtera dan bahagia.

Bagi Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024 lalu, sebetulnya Prabowo Subianto memiliki “kewajiban moral” untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani. Kaum tani, tentu akan mempersoalkan, buat apa Prabowo selama dua periode menjadi Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), jika drinya diberi mandat menjadi RI 1, ternyata tidak berbuat yang terbaik untuk ksum tani ?
Pertanyaan kritisnya adalah apakah sosok Prabowo Subianto, yang kehidupannya telah memalingkan diri untuk bergelut dengan dunia pertanian dan dunia petani, akan merasa nyaman jika masoh terekam adanya pertanian gurem dan petani gurem ? Jawabnya tegas : tentu tidak ! Prabowo pasti akan merasa sedih sekiranya masih tersaksikan adanya kehidupan kaum tani yang nelangsa dan memprihatinkan.

Semoga setelah Prabowo/Gibran dilantik, bakal ada kejutan dalam kebijakan yang diambil dalam pembangunan petani di negeri ini. Apa itu kejutannya, mari kita tunggu sama-sama.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).