“MAK-MAK MEUK-MEUK”

“MAK-MAK MEUK-MEUK”

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Kata “makmak meukmeuk” sangat akrab dalam kehidupan masyarakar Jawa Barat. Terjemahan bahasa indonesia-nya, kata makmak-meukmeuk adalah “makan sangat lahap”. Sebagai contoh kejadian yang berlangsung ketika acara pesta pernikahan. Kita sering saksikan ada orang yang makmak meukmeuk mengambil semua hidangan yang disajikan.

Makmak meukmeuk, bisa juga dikaitkan dengan perilaku seseorang yang tidak mampu melawan hawa nafsu, karena dirinya diberi kekuasaan dan kewenangan. Sergapan seperti ini, bisa saja menimpa seorang pejabat negara sekelas Menteri. Beberapa hari ini, bangsa ini diberi tontonan yang menyebalkan tatkala terkuak di persidangan, betapa makmak meukmeuk nya seorang Menteri manakala dirinya memegang jabatan dan kekuasaan.

Di negeri ini, menjadi seorang Menteri yang diberi kepercayaan Presiden untuk memimpin Kementerian, bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Banyak syarat dan aturan yang mutlak dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini jelas sangat berbeda jika kita ingin membeli cemilan ke Indomaret misalnya. Asalkan di dompet ada uang, maka apa pun yang diinginkan, pasti akan dapat dibelinya.

Catatan kritisnya adalah mengapa di negeri ini, ada seorang Menteri yang makmak meukmeuk atas kekuasaan dan kewenangan yang digenggamnya ? Bukankah untuk menjadi seorang Pembantu Presiden telah melalui seleksi yang cukup ketat ? Ini yang sering membuat anak bangsa terpaksa harus geleng-geleng kepala. Bukankah semua kebutuhan pejabat negara sudah difasilitasi oleh negara ?

Rumah Dinas disediakan. Mobil Dinas disiapkan. Kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air minum, dan lain-lain sudah difasilitasi. Ajudan dan Sekpri juga ada. Seorang pejabat negara, sebetulnya tinggal bekerja dengan baik dan tidak perlu aneh-aneh dalam melakoni kehidupan keseharian nya. Jadi, betapa memalukan jika masih ada pejabat negara sekelas Menteri yang minta segala keperluan keluarganya dibebankan kepada anggaran negara.

Borok-borok kiprah seorang pejabat negara sekelas Menteri yang kini sedang jadi tontonan publik di persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), betul-betul menjadi proses pembelajaran berharga bagi para pejabat negara lainnya. Masyarakat banyak yang kecewa berat, ketika terungkap banyak kebutuhan pribadi atau keluarganya, yang minta ditanggung oleh negara, seperti cicilan mobil untuk keperluan pribadi.
Tak terbayang betapa menderitanya para Eselon 1 di Kementerian diminta untuk patungan membayar kebutuhan pribadi sang Menteri dengan nilai yang cukup besar. Dari mana mereka harus mencari uang, terkecuali menyunat anggaran pembangunan di lingkungan kerjanya. Lebih mengenaskan, para Eselon 1 mau melaksanakan perintah tersebut, karena ada kaitannya dengan posisi jabatannya.

Seorang sahabat sempat berujar, boleh jadi kinerja pembangunan pertanian dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi tidak optimal, karena para pejabatnya sibuk mencari uang untuk setor ke Menterinya. Artinya, mungkin saja turunnya produksi beras saat ini, bukan hanya disebabkan oleh El Nino, tapi juga diakibatkan oleh tekanan atasan yang meminta jatah lebih atas program di Eselon 1 masing-masing. Memalukan dan memilukan.

Istilah makmak meukmeuk, rupanya bukan cuma berkaitan dengan kelahapan seseorang akan makanan, namun dalam suasana kekinian, istilah itu pun dapat melebar ke berbagai aspek kehidupan. Kalau ini dianggap sebagai penyakit kehidupan, maka mereka yang mengemban amanah dan kekuasaanlah yang paling banyak disergapnya, termasuk di dalamnya para pejabat negara.

Sudah banyak Menteri yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Ada juga Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimasukan dalam hotel pordeo. Semua ini mereka alami, karena dalam melakoni kiprah kesehariannya, tidak mampu lagi mengendalikan syahwat kekuasaan yang digenggamnya. Banyak dari mereka yang langsung kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ada juga yang tertangkap karena grativikasi.

Beberapa pengalaman menunjukan, mereka tertangkap atau sengaja ditangkap aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Polri), karena dirinya mencoba bersiasat melawan hukum. Sebagai contoh, ada diantara mereka yang bermain-main dengan jabatan. Kalau ingin cepat dapat jabatan Kepala Dinas, maka yang bersangkutan harus setor sekian rupiah. Begitu pun yang berminat jadi Kepala Bidang.
Jual beli jabatan ini, kalau memang nasib sedang sial, ujung-ujungnya membuat beberapa Kepala Daerah terpaksa harus mendekam sekian tahun lamanya di sel berukuran kecil yang berjeruji besi. Anehnya, sekalipun sudah banyak contoh, masih saja ada pejabat negara yang menjadikan jual beli jabatan sebagai sumber penghasilan tambahan, di luar penghasilan resmi yang diterimanya.

Korupsi dan sejenisnya, sepertinya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan dan kewenangan para pejabat negara. Korupsi ibarat candu yang merongrong para penguasa dalam menjalankan roda Pemerintahannya. Pejabat dengan seabreg kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, sangat memungkinkan untuk melakukan korupsi atau grativikasi.

Catatan kritisnya adalah apakah para pejabat negara di Tanah Merdeka ini bakal mampu melepaskan diri dari perilaku korup atau tidak ? Apakah dalam budaya kehidupan yang hedon dan sofistikasi, kita masih akan menemukan pejabat negara yang amanah dan memelihara nilai-nilai luhur kepemimpinannya ? Jawabnya tegas, mestinya ada, sekalipun sosok seperti itu terbilang langka.

Akhirnya penting diingat, kekuasaan itu cenderung korup. Sedini mungkin, mereka yang dititipi amanah untuk mengelola sebuah kekuasaan, memahami dengan mendalam, menjadi penguasa itu akan dihadapkan pada banyak tantangan dan tuntutan. Termasuk didalamnya soal perilaku makmak meukmeuk yang kini semakin menjadi-jadi diperlihatkan para penguasa di negeri ini.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).