Apa Kabar Fenomena Penyuluh Pertanian

APA KHABAR KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN ?

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Keberadaan Komisi Penyuluhan Pertanian, baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelihatannya menjadi sangat penting, ketika situasi pertanian, khususnya tanaman padi sedang mengalami masalah yang cukup serius. Turunnya produksi beras dengan angka yang cukup signifikan sebagai dampak sergapan El Nino, membuat kita untuk menanganinya dengan sungguh-sungguh lagi.

Pemerintah sendiri tampak tidak main-main menyikapinya. Hampir dalam setiap kesempatan Presiden Jokowi, selalu mewanti-wanti akan adanya ancaman krisis pangan. Hal ini wajar dilakukan, karena kita tidak mau kecolongan lagi dalam menjawab tantangan persoalan pangan. Kita ingat, bagaimana galaunya Pemerintah, ketika diketahui, cadangan beras Pemerintah yang hanya tersimpan sekitar 300 ribu ton di penghujung tahun 2022 lalu.

Sejak saat itu, sebetulnya sinyal krisis beras telah berkelap-kelip dihadapan kita. Produksi beras dalam negeri terlihat sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan, baik untuk cadangan atau pun bantuan langsung pangan. Produksi beras dalam negeri, baru cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Lebih sedih lagi, jumlah surplus beras semakin menyusut pula dari tahun ke tahunnya. Surplus beras 2023 terekam tinggal 700 rubu ton.

Atas gambaran yang demikian, Pemerintah tidak mau berleha-leha untuk mencarikan jalan keluarnya. Menteri Pertanian langsung gerak cepat dan mengumandangkan perlunya menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada. Untuk mewujudkan semangat ini, Pemerintah menambah anggaran Kementerian Pertanian sekitar 5,8 trilyun rupiah dan menambah anggaran subsidi pupuk sekitar 14 trilyun rupiah.

Catatan kritis yang penting untuk didalami lebih cernat adalah apakah penambahan anggaran diatas, akan mampu menberi jaminan produksi beras akan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan ? Ah, rasanya belum tentu juga. Sebab, yang harus kita amankan dengan seksama adalah tataran pelaksanaan di lapangan. Perencanaannya keren, nanun pelaksanaannya serungkali amburadul.

Pemerintah sendiri tampil dengan beberapa program unggulan sebagai solusi terbaiknya. Penambahan luas tanam di lahan yang belum produktif seperti lahan rawa yang tersebar di seluruh Nusantara, lalu percepatan masa tanan dengan menerapkan teknologi budidaya tanaman, sehingga mampu mempercepat masa tanam, sampai ke optimalisasi peran dan fungsi penyuluhan pertanian di lapangan.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan para Penyuluh Pertanian, Presiden Jokowi maupun Menteri Pertanian selalu menyatakan betapa pentingnya kehadiran dan keberadaan para Penyuluh Pertanian dalam mendongkrak dan menggenjot produksi dan produktivitas hasil pertanian. Sebagai guru petani, Penyuluh diminta untuk menularkan inovasi dan teknologi di bidang budidaya pertanian.

Seperti yang diamanatkan Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, di setiap tingkatan Pemerintahan dibentuk yang namanya Komisi Penyuluhan. Dari tiga Kementerian yang ada, kini tinggal Kementerian Pertanian yang masih memiliki Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). Sedangkan di Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehurltanan, sudah lama membubarkan diri.

Di Provinsi dan Kabupaten/Kota sendiri bisa disebut Komisi Penyuluhan Provinsi dan Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota, bisa disimpulkan anrara “ada” dan “tiada”. Ini lumrah, karena dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan Penyuluhan resmi dibubarkan. Hak ini, tentu berinbas kepada kelembagaan penyuluhan yang sifatnya ad hok. Salah satunya Komisi Penyuluhan Daerah.

Masih adanya Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional di Kementerian Pertanian dan beberapa Komisi Penyuluhan Provinsi/Kabupaten/Kota, menunjukkan keberadaan lembaga ini masih diperlukan. Dengan keterbatasan yang menghinggapinya, khususnya topangan anggaran, Komisi Penyuluhan ini tetap eksis dan hadir untuk memberi masukan dan pemikiran inovatif terhadap perkembangan Penyuluhan Pertanian.

Walau sekarang di beberapa daerah masih ada Gubernur/Bupati/Walikota yang memandang perlu Komisi Penyuluhan Pertanian, namun seiring dengan waktu, lama kelamaan, apakah lembaga ad hok ini akan hilang dengan sendirinya atau tetap eksis ? Hal ini, tentu akan sangat ditentukan sampai sejauh mana perhatian dan keberpihakan Kepala Daerah terhadap Penyuluhan Pertanian itu sendiri.

Menyambut hasrat Pemerintah untuk menggenjot produksi beras, mestinya kehadiran dan keberadaan Komisi Penyuluhan Pertanian, baik di tingkat Nasional atau Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), penting untuk segera melakukan konsolidasi. Kita berharap agar anggota Komisi Penyuluhan di daerahnya masing-masing, mampu memberi pikiran cerdas, terkait dengan implementasi atas kebijakan yang diharapkannya.
Persoalannya sekarang adalah apakah para Kepala Daerah merasa perlu dengan keberadaan Komisi Penyuluhan Pertanian ? Sebut saja di Jawa Barat. Kalau pertanyaannya diajukan kepada penulis, maka jawabannya tegas : perlu ! Merosotnya produksi beras di Jawa Barat, sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Kok bisa, Jawa Barat sempat terkalahkan oleh Jawa Tengah beberapa waktu lalu, dalam hal peningkatan produksi beras tingkat Provinsi seluruh Indonesia.

Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional, sepertinya perlu segera berbenah diri dalam memposisikan kembali sebagai penghasil padi yang mampu menyumbang sekitar 17 % terhadap produksi beras secara nasional. Walau tahun ini, produksi beras Jawa Barat kembali menduduki ranking 2 setelah Jawa Tinur, namun pengalaman pahit jadi ranking 3, sebaiknya tidak perlu terjadi lagi.

Komisi Penyuluhan Pertanian Jawa Barat ( kalau ada), mestinya mampu memberi pemikiran obyektif dan tidak Asal Bapak Senang kepada Gubernur, mengapa hal semacam ini sempat terjadi di Jawa Barat ? Sayang, masukan itu tak kunjung datang. Pemprov Jawa Barat sendiri tanpak seperti yang kurang peduli atas hal ini. Ke depan, semoga akan terjadi perubahan yang lebih terukur.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).