POLITIK MENGHANGAT, PRODUKSI BERAS MENURUN

POLITIK MENGHANGAT, PRODUKSI BERAS MENURUN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Judul tulisan kali ini, terinspirasi oleh celetukan seorang sahabat yang kini tengah menikmati masa pensiun nya. Beliau sahabat sejati, ketika kami sama-sama menimba ilmu di Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB. Beliau berkiprah di BULOG hingga menduduki posisi Dewan Direksi di BUMN yang dikenal sering menjadi “kursi panas” bagi orang yang duduk menjadi BULOG 1.

Komentarnya terkait pergantian Dirut Perum BULOG, sebenarnya cukup singkat. Menurutnya, pergantian terjadi di saat suhu politik tengah menghangat dan produksi beras sedang menurun. Keberadaan Perum BULOG sendiri, jelas tidak bisa lepas dari urusan politik dan beras. Atas hal yang demikian, wajar jika kita akan menelaah Perum BULOG, pastinya tidak akan lepas dari pemikiran politik beras dan beras politik.

BULOG yang beberapa tahun setelah reformasi berganti nama menjadi Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang cukup teruji dan sangat berpengalaman dalam menangai gabah dan beras. Membahas persoalan gabah dan beras tanpa melibatkan Perum BULOG sama saja dengan bohong. Bagi kita Perum BULOG merupakan penyangga utama ketahanan pangan.
Suasana politik yang menghangat dan produksi beras yang menurun, apakah akan melahirkan beban baru bagi mereka yang diberi amanah mengelola Perum BULOG, khususnya bagi Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas nya ? Jawabannya tegas : pasti ya ! Contohnya, tudingan dan suara minor tentu akan sering muncul, sekiranya Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk melakukan impor beras.

Beras divonis sebagai komoditas politis dan strategis. Beras harus tersedia sepanjang waktu dan tidak boleh hilang dari pasaran. Betapa tidak ! Sebab, beras bukan hanya terekam sebagai bahan pangan karbohidrat utama yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat, namun jika kita keliru menerapkan kebijakan, maka harga beras yang tidak terkendali dapat mendongkrak inflasi.

Itulah salah satu alasannya, mengapa banyak pihak yang khawstir, ketika dalam beberapa bulan terakhir, harga beras di padar melejit cukup tinggi, sehingga terkesan Pemerintah tak berdaya mengendalikannya. Kenaikan harga beras yang katanya “ugal-ugalan”, sebetulnya telah menyedot perhatisn Presiden Jokowi. Saat itu pun Presiden meminta agar segera diciptakan harga beras yang wajar.

Sayang, penugasan Presiden kepada para Pembantunya itu, seperti yang kurang ditanggapu dengan serius. Mengapa ? Sebab, hingga kini belum ada jawaban terkait harga beras yang wajar itu. Yang terjadi, malah Pemerintah tetap kesusahan untuk menurunkan harga beras agar tidak terlampau jauh diatas angka Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

Faktor utana yang membuat harga beras dipasar melejit cukup tinggi, karena beras memang tidak ada di pasar. El Nino pun lantas dituding sebagai penyebab utamanya. Kekurangan ketersediaan beras ini, tentu dapat dipahami, karena Pemerintah sendiri telah meramalkan, El Nino bakal menyebabkan gagal panen padi sekitar 380 ribu ton hingga 1,2 juta ton beras.

Dihadapkan pada kondisi seperti ini, suka atau pun tidak, pilihan menggenjot produksi beras setinggi-tingginya merupakan pilihan yang tepat untuk ditempuh. Produksi dan produktivitas hasil padi dalam negerilah jawaban cerdasnya. Jadi, sangat keliru jika ada pihak yang ingin melakukan impor beras. Ingat impor beras jangan dijadikan keharusan. Impor beras ditempuh jika keadaan sangat mendesak.

Tak kalah menarik untuk disampaikan, Pemerintah jangan hanya berpikir untuk menggenjot produksi, tapi Pemerintah pun harus mulai menerapkan kebijakan, program dan kegiatan diversifikasi pangan berkelanjutan. Gaya lama yang menjadikan diversifikasi pangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, sudah saatnya dirubah dengan diversifikasi pangan yang dikemas secara utuh, holistik dan komprehensif.

Kegiatan meragamkan pola makan masyarakat agar tidak tergantung hanya kepada satu jenis bahan pangan, penting dikampanyekan secara besar-besaran. Hilangkan kegiatan yang sifatnya “angat-angat tai ayam”. Bayangkan kalau saja kita mampu mengurangi makan nasi satu kali dalam sehari, maka berapa banyak beras yang bisa dihemat untuk digunakan pengisian cadangan beras Pemerintah dan untuk bantuan langsung beras.

Anehnya, mengapa Pemerintah terkesan seperti yang setengah hati untuk mengembangkan program.diversifikasi pangan ? Mengapa program penganekaragaman pangan seperti kalah pamor dengan program peningkatan produksi dan priduktivitas padi ? Bukankah akan lebih komplit bila menggenjot produksi padi dibarengi pula dengan program mengerem laju konsumsi masyarakat terhadap nasi ?

Kehadiran dua tokoh “pejuang psngan” yang diberi kehormatan dan tanggungjawab oleh Pemerintah untuk mengelola Perum BULOG, diharapkan bakal mampu membawa perbaikan dan peribahan operator pangan ini ke arah yang lebih keren lagi. Kang Arief sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Kang Bayu sebagai Dirut Perum BULOG, tentu telah menyiapkan kiat khusus dalam membawa Perum BULOG sebagai BUMN yang kredibel dan profesional.

Perpaduan cara pandang antara “praktisi” dan “akademisi” dalam mengelola Perum BULOG, mestinya tidak terjebak dalam perdebatan yang bersifat teoritis belaka. Namun yang lebih dimintakan adalah adanya harmonisasi antara pandangan yang “menapak bumi” dengan pemikiran yang “mengecat langit”. Kita pasti sangat percaya antara Ketua Dewas dan Dirut Perum BULOG bakal mampu melakukannya.

Betul yang disampaikan sahabat di awal tulisan ini. Dalam suasana politik yang menghangat dan produksi beras yang menurun, Perum BULOG harus mampu membuktikan diri, kehadiran dan keberadaannya akan sangat menentukan perkembangan pangan ke depan. Perum BULOG tetap ajeg dan tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk politil yang ada. Paling tidak, Perum BULOG mesti selalu jadi sahabat sejati para petani.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).