INFLASI & PENCOPOTAN PJ. WALIKOTA CIMAHI

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Seusai memberi sambutan dalam acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Badan Pangan Nasional belum lama ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengancam Penjabat (Pj) daerah yang gagal menjaga angka inflasi daerahnya akan dicopot. Untuk itu dia menekankan agar kepala daerah cepat tanggap untuk menangani harga komoditas pangan yang tinggi.

Salah satu Pj Daerah yang telah dicopot yakni Pj Wali Kota (Walkot) Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan. Pencopotan itu dilakukan karena Pj. Walikota Cimahi ini, tiga bulan berturut-turut inflasi kota Cimahi tinggi, bahkan dua kali tertinggi se-Pulau Jawa. Catatan kritisnya apakah ke depan akan kita saksikan Pj. Kepala Daerah yang bakal dicopot lagi ?

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inilah makna dari inflasi. Bangsa ini memang mengalami pengalaman pahit dengan inflasi. Beberapa Pemerintahan terpaksa bubar jalan karena angka inflasi yang tak terkendali.

Pemerintah saat ini, tentu tidak ingin mengulangi lagi pengalaman pahit di masa lalu. Berkaca pada pengalaman Orde Lama dan Orde Baru, Pemerintahan di era Reformasi ini, benar-benar serius mengelola inflasi ini. Bank Indonesia sendiri diberi penugasan khusus untuk mengawal dan mengendalikannya. Termasuk posisi Kepala Daerah agar betul-betul cerdas dalam penanganannya di lapangan.

Presiden Jokowi sendiri, tergolong pemimpin bangsa yang memberi perhatian khusus terhadap inflasi ini. Kita tentu ingat pada saat berlangsung debat Calon Presiden beberapa waktu lalu. Beliau bertanya kepala calon Presiden lain soal TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Ketika itu, Pak Prabowo tampak susah menjawabnya. Istilah TPID lebih familiar dibenak mereka yang pernah jadi Kepala Daerah. Pak Jokowi sempat jadi Walikota fan Gubernur, sedang Pak Prabowo belum.

Dicopotnya Pj. Walikota Cimahi Dikdik Suranto oleh Menteri Dalam Negeri karena gagal mengelola inflasi, jelas hal ini menggambarkan Pemerintah tidak ingin main-main dengan inflasi. Setiap Kepala Daerah, baik yang masih definitif maupun Pj, diharapkan mampu menjadikan inflasi sebagai prioritas kebijakan yang patut ditangani secara sungguh-sungguh.

Kewaspadaan terhadap inflasi memang tidak boleh mengendor. Harga beras yang naik cukup ugal-ugalan dan terkesan susah dikendalikan, menuntut kepada penentu kebijakan untuk segera mencari solusinya. Harga beras yang tak terkendali, pasti akan meningkatkan inflasi. Di sisi lain, adanya sergapan El Nino menambah rumitnya pengendalian harga beras di lapangan.

Ketegasan Menteri Dalam Negeri mencopot Kepala Daerah yang tidak becus menangani inflasi, pasti perlu kita dukung. Kita ingin agar Kepala Daerah memiliki kepekaan terhadap soal-soal krusial dalam menjalankan proses kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kepala Daerah perlu menyadari, inflasi merupakan penyakit ekonomi yang sewaktu-waktu dapat menelan korban.

Jika kita tengok bagaimana sosok Kepala Daerah dalam beberapa tahun terakhir, kelihatannya mereka lebih fokus menangani infrastruktur dan fisik ketimbang memberi prioritas kepada penanganan ekonomi. Kita tidak tahu secara persis, mengapa mereka lebih gandrung membangun infrastruktur dasar dari pada membangun hal- hal yang non fisik.

Menangani inflasi sebetulnya bukan hal yang sulit untuk diwujudkan. Secara kelembagaan, Pemerintah telah membentuk struktur mulai dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Inilah yang disebut Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat Pusat atau Daerah. Untuk mengawalnya, Pemerintah meminta Bank Indonesia sebagai “prime mover” nya. Jadi, terasa aneh, bila masih ada daerah yang gagal dalam pengelolaan nya.

Kekhawatiran Pemerintah terhadap inflasi yang membumbung tinggi, rupanya dipacu oleh berbagai alasan. Yang tampak dihadapan mata adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, yang akan diawali dengan Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif di berbagai tingkatan pada tanggal 14 Pebruari 2024. Pengalaman menunjukkan jika suhu politik memanas, dirisaukan akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat.

Catatan kritisnya adalah apakah pencopotan Pj. Walikota Cimahi oleh Menteri Dalam Negeri akan membuat para Kepala Daerah lain, agar mereka betul-betul dapat menangani inflasi dengan baik ? Ah, rasanya tidak juga. Setiap Kepala Daerah, tentu telah memiliki agenfa masing-masing sebagaimana yang tercatat dalam RPJMD nya sesuai dengan Visi dan Misi yang disampaikan saat kampanye berlangsung.

Namun begitu, sebagai “schok terapy” tidak keliru juga kalau Menteri Dalam Negeri membewarakan pencopotan seorang Walikota secara terbuka kepada publik, karena ketidak-becusan nya mengendalikan inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah memang cukup serius menangani inflasi dan tidak boleh main-main dalam penggarapannya.

Dalam beberapa hari terakhir ini, harga beras di berbagai daerah dilaporkan mulai menurun. Berbagai program yang digulirkan, seperti Gelar Pasar Harga Murah, termasul di dalam ny beras, kini sudah mulai memberiksn hasil sesuai dengan yang direncanakan. Harga beras, sepertinya tidak boleh menunjukkan kenaikan yang terkesan ugal-ugalan, tapi tetap harus terkendali.

Semoga menghadapi tahun politik ini, kita akan mampu melewatinya dengan baik, sekalipun kini semakin banyak orang yang kecewa, karena lahirnya produk politik yang susah diterima akal sehat. Kendati begitu, ngak salah bila kita tetap jaga inflasi secara bersama-sama, agar bangsa ini terbebas dari tragedi kehidupan yang menakutkan.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).