Jangan Biarkan Produksi Padi Turun

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Jujur kita akui, ketersediaan beras nasional kini berada dalam posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dari sisi produksi, ditengarai hasil yang dicapai para petani di dalam negeri, menunjukkan tren menurun. Di lain pihak, kebutuhan beras di dalam negeri, terekam semakin meningkat. Beras bukan hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, namun juga diperlukan untuk memperkokoh cadangan beras Pemerintah dan beras untuk kepentingan bantuan sosial.

Kondisi semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan. Produksi beras terus harus digenjot. Berbagai inovasi dan teknologi baru perlu terus dicari. Pengalaman kisah sukses swasembada beras, mesti dipertahankan dan terus ditingkatkan. Strategi intensifikasi, ekstensifika, diversifikasi dan rehabilitasi, penting untuk ditingkatkan. Terlebih di masa kini, dimana kita sedang menghadap sergapan El Nino yang tidak gampang untuk diselesaiksn. Kekeringan, kini mulai terjadi di banyak daerah. Diprediksi kita akan menghadapi gagal panen.

Peringatan akan adanya El Nino, sebetulnya sejah jauh-jauh hari telah diingatkan oleh berbagai pihak. Bangsa kita harus waspada dengan adanya bencana kekeringan cukup panjang. Kalau puncak El Nino diramalkan akan terjadi di akhir Agustus 2023, maka yang harus diantisipasi adalah 3 atau 4 bulan setelah puncak El Nino dilalui. Artinya, menjelang bulan Desember 2023, kita sudah harus mampu menyiapkan langkah cerdas, atas segala kemungkinan yang bakal tercipta 3 atau 4 bulan mendatang. Deteksi dini penting disiapkan.

Penetapan beras sebagai komoditas politis dan strategis, tentu bukan tanpa maksud. Pemerintah tahu persis, beras adalah kebutuhan pangan pokok yang harus ada dan tersedia sepanjang waktu. Beras adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan sebagian besar warga bangsa. Bagi beberapa orang tertentu, tidak ada beras sama saja dengan tidak ada kehidupan. Secara lebih tegas, sejak 71 tahun lalu, Proklamator Bangsa Bung Karno telah menyatakan, urusan pangan terkait dengan mati hidupnya suatu bangsa. Ini sebuah pesan moral yang sangat penting.

Turunnya produksi beras di negara kita, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, karena terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non sawah yang berlangsung secara membabi-buta di daerah sentra produksi pertanian. Alih fungsi lahan merupakan soal serius yang perlu ditangani dengan baik. Hal ini penting diperhatikan, karena sekalipun Pemerintah sekitar 14 tahun lalu, telah menerbitkan regulasi setingkat Undang Undang dan beberapa tahun lalu menerbitkan Peraturan Menteri soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD), namun dalam kenyataan di lapangan, Undang Undang tersebut seperti yang tidak ada tajinya.

Ironisnya, langkah Pemerintah dengan menerapkan program pencetakan sawah, terkesan digarap tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Di banyak daerah program pencetakan sawah tidak disiapkan dengan baik. Umumnya, program yang dilakukan, hanya sekedar menggugurkan kewajibsn. Banyak terjadi hal-hal yang menggelikan. Masa pencetakan sawah di lakukan di lokasi yang tidak jelas pola pengairannya. Padahal, semua paham, pencetakan sawah tidak sama dengan mencetak kue bandros.

Itu sebabnya, kalau kita ingin menjaga agar produksi padi tidak turun, maka stop proses alih fungsi lahan sawah yang kita miliki. Kita harus berani tegas dalam menerapkan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Psngan Berkelanjutan dan seabreg peraturan turunannya, baik Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Sawah yang ada jangan diganggu, apalagi jika direkaya oleh pihak-pihak tertentu sehingga secara aturan dapat dirubah peruntukannya untuk kawasan industri atau pun perumahan dan pemukiman penduduk.

Untuk itu yang namanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RTRW), menjadi kekuatan utama untuk mengunci “ruang sawah” agar tidak sesuka hati dialih-fungsikan. Terlebih jika motivasinya dilandasi oleh kepentingan pribadi atau pun bisnis. Dalam kaitan ini, keberpihakan para Kepala Daerah dalam menjaga lestarinya sawah, menjadi faktor penting dalam melaksanakan revisi RTRW yang dilakukan. Pengalaman mencatat, dalam revisi RTRW, jarang daerah yang menambah ruang sawah. Yang terjadi adalah pengurangan luas lahan sawah.

Hal lain, yang membuat produksi beras menurun adalah adanya anomali iklim/iklim ekstrim dalam beberapa waktu belakangan ini. Sebut saja sergapan El Nino. Pemerintah malah membuat prediksi dengan adanya El Nino, kita akan mengalami gagal panen yang sangat serius. Angka gagal panen padi pun tidak sedikit jumlahnya. Ditaksir maksimal, kita akan kehilangan hasil pznen gabah sekitar 1,2 juta ton. Ramalan ini benar-benar mengagetkan. Sebagai gantinya, agar target tetap tercapai, kita harus menambah luas tanam sekitar 500 ribu hektar.

El Nino yang menciptakan bencana kekeringan cukup panjang, tentu harus kita hadapi. Tersiarnya berita banyak lahan sawah yang mengering dan belum turunnya hujan berbulan-bulan di daerah tertentu, menuntut kepada kita untuk dapat melahirkan terobosan cerdas dalam menanganinya. Memang, saat ini, para penentu kebijakan terlihat lebih serius membahas soal siapa yang pantas menjadi Calon Wakil Presiden nya Prabowo atau Ganjar, namun bukan berarti kita mengesampingkan soal ketersediaan beras yang merisaukan ini. Semua tetap harus digarap secara bersamaan.

Masalahnya menjadi semakin menarik, manakala dalam beberapa hari terakhir ini, media massa dan sosial dihangatkan oleh dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tidak tanggung-tanggung yang diduga tersangka utamanya Menyeri Pertanian dan Sekjen Kementerian Pertanian. Proses penyelidikannya telah dilakukan berbulan-bulan. Kini prosesnya sudah memasuki tahap penyidikan. Penggeledahan sudah dilakukan untuk mendapatkan alat bukti. Rumah Dinas dan Ruang Kerja Menteri Pertanian telah digeledah KPK. Seiring dengsn itu, penggeledahan Rumah pribadi Sekjen Kementan dan Seorang Direktur di Kementan juga sudah dilakukan.

Suasana ini, jelas membuat Keluarga Besar Kementerian Pertanian seperti yang berduka. Tidak ada yang menyangka jika penggeledahan KPK di rumah dinas Menteri Pertanian tersimpan uang puluhan milyar rupiah. Kondisinya semakin memuakkan, ketika penggeledahan KPK di rumah Direktur diatas, ditemukan juga uang sejumlah 400 juta rupiah. Proses ini akan terus berlanjut untuk membuktikan apakah tuduhan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini, benar atau tidak. Kita tunggu, apakah akan muncul kejutan-kejutan berikutnya.

Catatan kritisnya adalah apakah kalau orang nomor 1 dan nomor 2 di Kementerian Pertanian disibukan dengan tudingan dugaan korupsi, maka kinerja Kementerian Pertanian akan berjalan sebagaimana mestinya ? Pertanyaan ini menjadi cukup penting, bila hal ini dikaitkan dengan semakin menurunnya produksi padi di lapangan. Seorang sahabat menanyakan kepada penulis, mungkinkah Menteri Pertanian akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, sekiranya suasana batinnya sedang galau karena tengah diduga terlibat korupsi di Kementerian yang dipimpinnya ?

Siapa pun orangnya dan dari mana pun dirinya berasal, jika diduga terlibat korupsi oleh lembaga sekaliber Komisi Pemberantasan Korupsi, dijamin halal tidak akan nyaman lagi dalam menjalankan tugas kesehariannya selaku Menteri Pertanian. Apalagi jika KPK telah melakukan penggeledahan dan diumumkan ditemukan cuan sampai puluhan milyar rupiah. Boro-bori berpikir untuk menggenjot produksi padi setinggi-tingginya, berpikir menjawab tuduhan KPK pun butuh waktu panjang untuk menjelaskannya. Belum lagi harus berhadapan dengan prises hukum yang cukup memakan waktu.

Menggenjot produksi padi setinggi-tingginya dan menjelaskan tudingan KPK terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepada seorang Menteri Pertanian, kini tampil menjadi tugas berat yang harus diselesaikan oleh SYL. Semua pihak tentu berharap agar masalah dugaan korupsi ini dapat diselesaikan secepatnya. Sebab, kalau masalahnya bertele-tele, bisa jadi tugas meningkatkan produksi padi guna memperkuat ketersediaan beras, bakal terganggu. Semoga cepat selesai masalahnya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).