Pamimpin Nu Sahaja

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sahaja diartikan sewajarnya, sedangkan bersahaja berarti sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dengan begitu, sinonim bersahaja yang memiliki arti serupa adalah sederhana, semenjana, apa adanya, dan prasaja.

      Tidak setiap orang bisa menjadi pemimpin. Posisi Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, mesti diraih dengan perjuangan yang serius. Namun begitu, setiap anak bangsa berhak untuk mendapatkan posisi diatas. Di alam demokrasi, tidak ada lagi pewarisan kepemimpinan tanpa dipilih melalui proses dan tata cara demokrasi.

      Pemimpin tidak boleh lahir karena ada nya kompromi Partai Politik tanpa dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sebab nya, wajar dikatakan pemimpin di negara demokrasi merupakan cerminan dari suara rakyat nya sendiri. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang layak untuk diberi kehormatan dan tanggungjawab membangun daerah nya.

     Tidak hanya dijajaran eksekutif saja, yang nama nya pemimpin itu harus direbut. Di kalangan legislatif pun terjadi persaingan yang cukup ketat. Setiap orang yang berhasrat untuk menjadi Wakil Rakyat, baik di Pusat atau Daerah, jelas harus memiliki bekal komplit. Tidak boleh setengah-setengah.

       Seseorang yang hanya berbekal potensi dan kapasitas diri, namun tidak ditopang oleh modal keuangan yang kuat, janganlah bermimpi untuk meraih posisi itu, lalu selama 5 tahun dapat berkantor di Senayan. Tidak seperti itu jalan cerita nya. Pengalaman di negeri ini mengisyaratkan ” tanpa uang, tidak ada kekuasaan”.

      Tapi, seseorang yang hanya memiliki potensi dan kapasitas pas-pasan, bisa saja diri nya menjadi anggota DPR/DPRD seandai nya didukung oleh kekuatan keuangan yang maha dahsyat. Bahkan seseorang yang masih bau kencur di politik, biasa saja jadi Wakil Rakyat, jika dan hanya jika diri nya mampu “membeli” keinginan dan kebutuhan para pemilih nya.

      Disini menarik nya, dalam dunia demokrasi yang kita jalani saat ini, jangan heran bila banyak “Wakil Rakyat”, yang berlatar-belakang para pengusaha atau kerabat dekat nya penguasa. Bahkan seorang anak dan menantu Presiden pun bisa menjadi seorang Walikota. Dalam dunia demokrasi, semua kemungkinan bisa terjadi.

      Lebih hebat nya lagi, ada beberapa Bupati atau Walikota yang mewariskan kepemimpinan nya kepada sang istri tercinta atau kepada anak kesayangan nya.  Semua nya ini, sah-sah terjadi karena mereka dipilih rakyat nya sendiri. Tentu melalui prosedur dan proses demokrasi yang berlaku.

     Walau tidak seperti di kalangan eksekutif dan legislatif, di jajaran yudikatif pun proses demokrasi tetap dijalankan senafas dengan kaedah-kaedah demokrasi. Hakim Agung dipilih oleh DPR melewati seleksi yang sangat ketat, sebelum nanti nya akan diputuskan Presiden. Begitu pun dengan penetapan Pimpinan KPK mau pun Kepala Kepolisian RI.

     Siapa pun orang nya, bagaimana pun tata kehidupan nya dan dari mana pun asal keberangkatan nya, rakyat tetap berharap agar pemimpin di negeri ini, senantiasa mempertontonkan “sosok kesahajaan” nya sebagai anak bangsa yang berpribadi. Rakyat sangat membenci pemimpin yang arogan. Rakyat juga tidak suka melihat pemimpin nya yang cenderung mengutamakan keperluan pribadi ketimbang kepentingan rakyat nya.

     Pemimpin adalah panutan. Pemimpin harus selalu memelihara dan menjaga kehormatan yang diterima nya dati rakyat. Pemimpin juga harus bertanggung-jawab terhadap perilaku yang bakal ditampilkan dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kehormatan dan tanggungjawab inilah yang senantiasa dijadikan ukuran rakyat dalam menilai kinerja pemimpin nya.

      Pemimpin harus mampu memberi keteladanan dalam menakhkodai negeri ini. Pemimpin adalah imam bagi rakyat yang dipimpin nya. Apa yang dilakukan pemimpin, mestilah sejalan dengan apa-apa yang diinginkan rakyat. Di berbagai daerah, sering kita saksikan ada nya suara rakyat yang mendambakan kondisi “bermartabat bersama”. Tidak boleh ada yang tertinggal apalagi kalau sengaja ditinggalkan.

     Kesahajaan seorang pemimpin, akan sangat ditentukan oleh sikap, tindakan dan wawasan nya. Sikap yang merakyat dan menyesuaikan dengan kehidupan rakyat nya merupakan hal yang cukup penting untuk diwujudkan dalam keseharian nya. Tindakan untuk selalu penuh pengertian dan perhatian terhadap kesusahan rakyat juga perlu dilakukan. Arti nya, bangsa kita butuh pemimpin yang merakyat.

      Ironis nya, bila kita cermati dengan seksama bagaimana penampilan Pemimpin di negeri ini, sangatlah bersebrangan dengan semangat hidup bersahaja. Hak protoler yang melekat dalam jabatan nya, mekbuat Pemimpin menjadi kikuk untuk melangkah. Seorang Pemimpin yang ingin makan soto di pinggiran jalan, terpaksa harus lihat kiri kanan, sebelum diri nya nongkrong menikmati soto kesukaan nya itu.

      Dengan ada nya hak protokoler, seorang Pemimpin menjadi sulit untuk dapat ngobrol santai dengan konsituen nya sendiri. Komunikasi yang dibangun pun terasa kaku dan jauh dari suasana canda tawa sesama anak bangsa. Tapi, apa boleh buat. Itulah resiko seseorang yang memang berkehendak jadi Pemimpin. Diri nya akan diatur ajudan dan sekretaris kantor nya. Kebebasan pribadi nya pun jadi sedikit terkekang.

     Saat ini rakyat merindukan hadir nya Pemimpin yang bersahaja. Pemimpin yang mampu menyelami hati rakyat nya. Rakyat sendiri tampak kesal jika terlihat ada Pemimpin yang plintat plintut seperti yang tidak memiliki prinsip. Apalagi bila Pemimpin tersebut menampilkan kepongahan nya. Rakyat tidak suka Pemimpin yang tidak berkarakter. Rakyat rindu hadir nya Pemimpin yang mau menyatukan hati nurani nya dengan yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).