NASIB PETANI GUREM SETELAH 78 TAHUN INDONESIA MERDEKA

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Di tengah keramaian dan hiruk pikuknya masyarakat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan bangsa yang ke 78 tahun, ternyata di sudut kehidupan lain, para petani gurem dan buruh tani di pelosok-pelosok desa, malah banyak yang was-was menanti datangnya bencana kekeringan qyang berkepanjangan sebagai dampak El Nino.

Dibalik meriahnya warga bangsa menyemarakan Hari Kemerdekaan, di tempat lain, terekam belum semua anak bangsa dapat menikmatinya. Bagi petani gurem dan buruh tani, semaraknya peringatan Hari Kemerdekaan ke 78 tahun, belum mampu merubah nasib dan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Mereka tetap hidup nelangsa dan memilukan.

Jujur harus diakui, para petani gurem dan buruh tani, bukanlah para penikmat pembangunan. Bahkan banyak pihak yang menyebut, petani gurem dan buruh tani, lebih pantas disebut sebagai korban pembangunan. Terlepas dari setuju atau tidak dengan pernyataan ini, namun fakta kehidupan di lapangan, memang menunjukkan gambaran yang seperti itu.

Menderitanya kehidupan petani gurem dan buruh tani, sebetulnya telah berlangsung sejak lama. Mereka tergolong ke dalam kelompok anak bangsa yang belum terlalu beruntung dengan kemerdekaan yang kita raih 78 tahun lalu. Jeratan kemiskinan yang membelenggu kehidupan kesehariannya, juga masih susah untuk dilepaskan. Kemiskinan tetap menjebak kehidupannya.

Setiap Pemerintahan yang manggung di negeri ini, selalu menjadikan perang melawan kemiskinan petani, sebagai prioritas kebijakan yang digarapnya. Pemerintah tahu persis, kemiskinan bukanlah suasana yang patut untuk dibanggakan. Apalagi jika dijadikan komoditi untuk dijual kepada pihak asing demi mengejat kepentingan tertentu.

Kemiskinan, khususnya dikalangan petani berlahan sempit adalah borok pembangunan yang dalam tempo sesegera mungkin harus dihapuskan. Ironisnya, sekalipun setiap Pemerintahan selalu tampil dengan beragam kebijakan, program dan kegiatan untuk memeranginya, namun kemiskinan tetap saja menemoel erat dalam khidupan petani gurem dan buruh tani.

Begitu pun dengan potret Pemerintahan di era Orde Reformasi. Para perumus kebijakan, baik di Pusat atau Daerah, selalu mengarahkan setiap program yang dirancang, sedapat mungkin dimuarakan untuk memberantas kemiskinan. Artinya, politik anggaran memerangi kemiskinan selalu diposisikan ke dalam angka yang cukup besar.

Yang membuat kita prihatin, ternyata dalam penerapan program di lapangan, tidaklah seindah yang direncanakan. Kejahatan kerah putih, masih sering terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negeri ini. Semua ini tampak secara kasat mata. Merampas hak orang miskin pun sepertinya telah dianggap hal yang biasa.

Bahkan yang cukup memilukan, pejabat setingkat Menteri pun tak luput dari korupsi dan mengambil jatah orang miskun, hanya untuk memuaskan diri sendiri dan kelompiknya. Kita pun terperanjat, ketika di media massa muncul berita seorang Menteri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, karena ketahuan menyunat dana Bantuan Sosial untuk masyarakat miskin.

Begitulah gambaran seorang penentu kebijakan di negeri ini, yang kurang mampu mengendalikan syahwat kehidupan pribadinya. Padahal, posisi sebagai Pembantu Presiden adalah jabatan yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Penghasilan dijamin oleh megara. Fasilitas kehidupan, semua dipenuhi dan ditanggung oleh negara.

Sebagai pejabat negara, dirinya pun dilengkapi oleh seorang Ajudan dan Sekretaris Pribadi. Jadi, seorang pejabat negara itu, tinggal bekerja dengan baik, berpikir cerdas dan taat asas terhadap sumpah jabatannya. Jadi, sungguh lucu, jika masih ada pejabat negara yang menyalah-gunakan kekuasaan dan kewenangannya, hanya untuk mencari duit tambahan dengan melakukan korupsi atau grativikasi.

Fenomena seperti ini, tentu menarik untuk disikapi. Jangan biarkan perilaku semacam ini menjadi hal yang biasa di negara kita. Mana mungkin kita akan mampu membebaskan petani gurem dari suasana hidup miskin, jika perilaku penentu kebijakannya sendiri masih seperti itu. 78 tahun merdeka, belum akan memberi berkah, kalau kita tidak menghiangkan kejahatan kerah putih dengan segera.

Dihadapkan pada kondisi yang demikian, tentu kita sepakat agar nasib dan kehidupan petani gurem dan buruh tani ke depan, perlu segera kita rubah. Mereka tidak boleh lagi hidup sengsara dan menderita. Mereka adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk hidup sejahtera dan bahagia. Mereka berhak menjadi penikmat pembangunan. Kewajiban Pemerintahlah untuk mewujudkannya.

Lambatnya Pemerintah membebaskan petani gurem dan buruh tani dari cengkraman kemiskinan, sepertinya sudah sama-sama kita ketahui. Kita sendiri tidak tahu dengan pasti, mengapa Pemerintah seperti yang kesusahan untuk meningkatkan harkat dan martabat petani gurem dan buruh tani ke sebuah suasana hidup yang sejahtera. Apa sebetulnya masalah mendasar yang harus diselesaikan ?

Jawaban inilah yang kita nantikan. Petani gurem dan buruh tani sudah saatnya ditampilkan sebagai sosok anak bangsa yang butuh perlindungan dalam melakoni kehidupan kesehariannya. Betapa salahnya kita, jika membiarkan mereka tetap hidup dalam suasana hidup yang penuh dengan derita. Ayo, 78 tahun Indonesia merdeka, kita jadikan momen untuk menjadikan petani gurem dan buruh tani selaku anak bangsa yang merdeka.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).