ADHIKARYA PEMBANGUNAN PERTANIAN 2023

OLEH : ENTANG SASTRAATMADKA

Tidak keliru jika ada yang berpandangan pertanian di negeri ini disebut sektor yang perkasa dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Ketangguhan sektor pertanian makin diuji dengan adanya ancaman krisis El Nino. Buktinya, sektor pertanian mampu mencukupi supply beras sepanjang krisis tersebut. Demikian, kata Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 di Istana Wapres, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 dibagi dalam tiga kategori, yakni Adhikarya Utama (Tingkat Kementerian), Adhikarya Naraya (Tingkat Provinsi) dan Adhikarya Pratama (Tingkat Kabupaten). Pemerntah sengaja memberi penghargaan semacam ini. Bukan saja karena para penerima Penghargaan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi kemajuan pembangunan pertanian, namun juga sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja mereka dalam menyongsong tantangan pertanian ke depan.

Penghargaan Adhikarya Utama diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, beserta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Keduanya dinilai terlibat langsung bersama sejumlah kepala daerah yang terdiri dari 10 Gubernur dan 12 Bupati dalam gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino untuk tambah tanam padi pada bulan Agustus – September 2023 seluas 500.000 hektare.

Kesepuluh Gubernur yang menerima Adhikarya Nararya adalah Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Pj. Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Sulawesi Selatan. 

Sementara Pemberian Penghargaan Adhikarya Pratama diberikan kepada 12 Kabupaten sentra yang telah memberikan dukungan maksimal dalam penyediaan pangan nasional, yaitu: Bupati Deli Serdang, Bupati Banyuasin, Bupati Indramayu, Bupati Grobogan, Bupati Lamongan, Bupati Bone, Bupati Lampung Tengah, Bupati Pandeglang, Pj. Bupati Barito Kuala, Bupati Lombok Tengah, Bupati Klaten, dan Bupati Gowa.

Pemberian Penghargaan ini, bukanlah yang pertama kali dilakukan Pemerintah. Sudah banyak jenis penghargaan yang diberikan Pemerintah di sektor pertanian. Namun begitu, kita percaya, apa yang ditempuh Pemerintah, bukan cuma sekedar memberi apresiasi atas prestasi yang diraih, tapi Pemerintah berharap agar daerah lain pun termotivasi untuk mampu melahirkan terobosan cerdas dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian yang menghadang.

Titik tekan pemberian Penghargaan kali ini, lebih diarahkan kepada kreativitas dan inovasi dalam menjawab sergapan El Nino yang ditengarai bakal mengganggu ketersediaan pangan nasional. Jika ketersediaan pangan dalam negeri terganggu, otomatis akan menyebabkan ketahanan pangan bangsa jadi melemah. Adanya respon cepat dari Kementerian terkait dan daerah seperti menambah luas tanam padi, dinilai sebagai sebuah solusi yang patut diberi acungan jempol.

El Nino, memang masalah serius yang melanda berbagai negara. Indonesia sediri, termasuk negara yang terkena dampak nyatanya. Menteri Pertanian menduga, dengan adanya El Nino, gagal panen bisa saja terjadi di negeri ini. Ramalan awalnya, gagal panen akan terjadi antara 300 ribu ton padi hingga 1,2 juta ton. Beberapa pihak ada yang memperkirakan gagal panen karena bencana kekeringan yang berkepanjangan ini mencapai lebih besar jumlahmya, ketimbang yang diprediksi oleh Menteri Pertanian di atas.

Akan tetapi, sekalipun sergapan El Nino bukan yang pertama kali terjadi, namun kehati-hatian dalam meresponnya, tetap harus kita tempuh. El Nino, tidak boleh diibaratkan dengan sebuah musibah yang tak terselesaikan. Tapi, El Nino hanyalah sebuah fenomena perubahan iklim ekstrim yang terjadi di muka bumi. Itu sebabnya, kita perlu menyikapinya secara wajar. Mereka yang menerima penghargaan dan dikoordinasikan Kementerian Pertanian, terekam mampu memberi dukungan optimal terhadap bencana kekeringan yang melanda Tanah Merdeka.

Dampak buruk El Nino yang sebenarnya, terjadi 3 atau 4 bulan setelah mencapai puncaknya. Memurut ramalan BMKG puncak El Nino akan berlangsung di bulan Agustus 2023. Artinya, yang harus diwaspadai adalah di bulan Nopember dan Desember 2023. Saat itulah masalah kritis yang harus dihadapi. Oleh karenanya, komitmen yang harus kita bangun, bagaimana caranya agar produksi pertanian, khususnya tanaman padi tidak melorot produksinya. Kita harus berjuang habis-habisan, agar produksi dan produktivitas hasil pertanian tetap meningkat cukup signifikan.

Penambahan luas tanam adalah langkah antisipatif yang perlu digarap. Selain itu, percepatan masa tanam juga mutlak ditempuh. Yang semula IP 200, sebaiknya ditingkatkan jadi IP 300 atau bahkan dapat dipacu jadi IP 400. Untuk mewujudkan hal seperti ini, tidak mungkin pembebanan ini hanya dipikulkan kepada Kememterian Pertanian semata. Sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian terkait dan Daerah, menjadi sangat mutlak untuk dilakukan. Selain itu, keserempakan antar Eselon 1 di Kementerian Pertanian, juga jadi faktor penentu keberhasilan program peningkatan produksi setinggi-tingginya.

Air dan lahan merupakan penopang penting dalam budidaya pertanian. Tanpa air yang cukup dan tanpa lahan yang sehat, mustahil budidaya pertanian akan memberi hasil yang optimal. Oleh karena itu, ketersediaan air, yang tugas dan kewenangannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum tampil menjadi kata kunci terwujudnya harapan diatas. Artinya, tentu sangat beralasan, jila Kementerian PU menjadi salah satu Kementerian yang pantas mendapatkan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 dari Pemerintah.

Di sisi lain, langkah menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, sudah sejak lama dikampanyekan Pemerintah. Sayang dalam perjalanannya, untuk berbagai komoditas penting, semangat ini belum dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata di lapangan. Tidak sedikit komoditas penting yang harus kita impor dari negeri sahabat, karena produksi para petani di dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan, untuk jenis-jenis bahan pangan tertentu, yang namanya impor adalah sebuah kebutuhan.

Bangsa kita, bukanlah bangsa yang anti impor. Hanya, betapa menggelikan jika kita memiliki sumberdaya pertanian yang melimpah, kok masih melakukan impor bahan pangan ? Bukankah jika kita mampu melakukan Tata Kelola nya dengan baik, maka kebutuhan akan bahan pangan bakal terpenuhi ? Lalu mengapa kita masih impor jagung, kedele, daging sapi, gula, bawang putih, garam dan lain sebagainya ? Ada apa sebetulnya dengan Tata Kelola Pangan kita ? Lantas, bagaimana dengan komitmen agar kita dapat mandiri dan berdaulat di bidang pangan ?

Inilah serangkaian pertanyaan menarik, yang sangat menunggu adanya jawaban dengan segera. Keperkasaan pertanian, mestinya mampu menjadikan ketahanan pangan bangsa menjadi tangguh. Kalau El Nino dianggap bakal melemahkan ketahanan pangan bangsa, maka jadi tugas kita bersama untuk mengamankannya. Jangan biarkan ketahanan pangan bangsa lemah karena keteledoran kita bersama. Sebagai warga bangsa, kita dituntut untuk mempetkuatnya.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).