KETIKA PRESIDEN “MENGGUGAT” 10 M UNTUK STUNTING

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Menarik apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait “gugatan” nya atas penggunaan dana Pemerintah untuk Program Stunting di sebuah Daerah. Dari alokasi anggaran 10 Milyar, ternyata sebesar 3 Milyar dihabiskan untuk rapat-rapat. 3 Milyar lagi digunakan untuk perjalanan dinas. 2 Milyar dipakai untuk penguatan, pengembangan dan lain-lain.

Yang benar-benar digunakan untuk program stuntng nya hanya 2 Milyar, seperti untuk beli telor, daging, susu dan lain sebagainya lagi. Atas laporan ini, Presiden betul-betul kecewa. Di benaknya Presiden, mestinya anggaran yang 10 Milyar itu, sebesar 8 Milyar digunakan untuk program yang benar-benar mengena kepada para penerima manfaat program stunting.

Sisanya yang 2 Milyar, baru untuk kegiatan-kegiatan lain seperti perjalanan dinas, rapat, penguatan dan lain sebagainya. Intinya, anggaran APBN atau APBD, sepatutnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk para ASN, baik PNS atau P3K. Jika hal ini dapat dilakulan, stunting pun akan relatif lebih cepat tertangani.

Kekecewaan Presiden Jokowi ini wajar terjadi. Sebagai Kepala Negara, Pak Jokowi ingin memberi karya yang terbaik bagi masyarakat. Presiden ingin memberi hasil konkrit bagi rakyat yang membutuhkannya. Presiden tidak ingin program pembangunan yang dirancangnya, malah memberi beban kehidupan bagi masyarakat yang memerlukannya.

Kita sendiri, tidak tahu persis mengapa masih ada langkah-langkah untuk menambah “gendut” birokrat seperti menyiapkan honor rapat, perjalanan dinas dan lain-lain. Jadi, suatu hal yang wajar, jika Presiden meminta BPKP untuk memeriksa secara khusus berbagai temuan yang diungkapnya. Kta percaya BPKP akan mampu mengingatkan ASN akan tugas dam fungsinya.

Termasuk penggunaan anggaran UMKM sebesar 2,5 Milyar, dimana 1,9 Milyar digunakan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas. Sedangkan yang langsung menyentuh UMKM nya sendiri, hanya sebesar 600 juta rupiah. Ini yang penting jadi percik permenungan bersama. Belum lagi soal pembanguban Balai Penyuluhan Pertanian.

Dihadapkan pada gambaran seperti ini, pantas jika Presiden Jokowi bicara menohok terhadap pejabat di Daerah yang masih berusaha untuk “merekayasa” program agar dirinya kecipratan anggaran Pemerintah yang disusunnya. Skenario semacam ini, sesungguhnya telah dikritik sejak jauh-jauh hari.

Jujur harus diakui, jika tidak ditunjang oleh honor dan perjalanan dinas, gaji yang diterima pegawai negeri atau Aparat Sipil Negara (ASN), hanya cukup untuk 1 atau 2 minggu saja. Untuk minggu ke 3 dan ke 4, biasanya mengabdalkan kepada honor kegiatan atau perjalanan dinas.

Jadi, sangat masuk akan jika dari anggaran 10 milyar rupiah, bakal dipecah-pecah seperti yang digambarkan Presiden Jokowi diatas. Yang jadi soal adalah bulankah dengan ditambahkannya tunjangan kinerja dengan besaran yang lebih tinggi dari gaji pokok, hal itu masih belum mencukupi kebutuhan hidup para ASN ?

Jawabannya menjadi sangat penting untuk dianalisis, karena dibalik semuanya itu, akan terkuak bagaimana sebetulnya potret ASN saat ini. Perilaku merekayasa program agar dapat menjadi tambahan penghasilan, rupanya masih belum dapat dihilangkan dalam keseharian birokrasi pemerintahan yang kita lakoni.
Mereka masih menerapkan gaya lama dalam perumusan sebuah program atau kegiatan.

Aparat Pemerintah di daerah, umumnya masih berpikir, program atau kegiatan yang dirancang dalam APBN dan APBD adalah “dewa penolong” kehidupan mereka agar nyawa tetap tersambung. Fakta kehidupan tetap menunjukkan, bila mereka hanya mengandalkan gaji pokok, mana mungkin akan memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Pernyataan Presidem Jokowi diatas, mestinya mampu meresap dalam setiap nurani yang saat ini tercatat sebagai ASN, baik PNS atau P3K. Mereka mestinya malu hati dengan temuan Presiden yang lebih mementingkan diri sendiri ketimbang masyarakat. Sebagai “warning” dari orang nomor 1 di negeri ini, ada baiknya para ASN merenung diri dan mencoba untuk menghayati apa yang menjadi kekecewaan Presiden Jokowi tersebut.

Malah akan lebih cantik, jika mereka segera merubah tata kelola program yang ada dalam APBN dan APBD ke arah yang dikehendaki oleh Presiden. Peluang untuk merubah sebetulnya terbuka lebar, melalui pembahasan di perubahan anggaran. Pertanyaannya adalah apakah Gubernur dan Bupati/Walikota berkeinginan untuk melakukannya ?

Kalau para Kepala Daerah masih mau mendengar apa yang dirisaukan Presidennya, mereka dalam tempo yang sesegera mungkin, penting untuk meninjau lagi APBD yang disusunnya. Mereka perlu membedah dengan cerdas, program-program apa saja yang dirancangnya itu, terekam kurang memberi porsi bagi rakyat banyak. Program dan kegiatan apa saja yang lebih mengarah kepada peningkatan tambahan penghasilan para ASN.

Hal ini sebetulnya gampang dilakukan, selama Kepala Daerah mau mengkaji ulang program yang telah dirumuskannya. Dalam hal ini, peran anggota DPRD pun cukup menentukan. Selain itu, kita sebetulnya berharap agar Presiden pun mau untuk melakukan evaluasi total terhadap program dan kegiatan yang dikemas dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) yang menyita cukup banyak APBD juga.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).