Sebaiknya, Jangan Lagi Impor Beras

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Menyambung tulisan sebelumnya, yang mempersoalkan IMPOR BERAS : KEBUTUHAN ATAU PELENGKAP, maka tulisan kali ini lebih mengedepan sebagai pernyataan yang intinya, SEBAIKNYA JANGAN LAGI IMPOR BERAS. Ini penting disampaikan, karena betapa lucunya, sebuah negeri yang kaya raya akan sumberdaya pertanian, khususnya tanaman padi, kok bisa-bisanya menjadi impotir beras.

Bukankah akan lebih terhormat jika bangsa ini mampu menjadi eksportir beras yang cukup disegani di panggung internasional ? Pertanyaan ini, jelas mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk segera mencarikan jawabannya. Bangsa ini perlu jawaban yang jelas dan tegas, sekaligus dapat mengungkap kendala yang menghadangnya.

Pro kontra tentang impor beras, rupanya telah berlangsung sejak lama. Mereka yang pro impor, tentu memiliki alasan yang kuat dan argumentatif. Begitu pun dengan mereka yang menolaknya. Hal ini wajar terjadi, walau ujung-ujungnya kepentingan politiklah yang akan memenangkan perdebatan tersebut. Yang lebih mencengangkan, bila terjadi perbedaan pandangan antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

Kejadian ini benar-benar memalukan sekaligus memilukan. Mengapa hal semacam ini harus menjadi konsumsi publik ? Apa tidak bisa dibicarakan dalam forum terbatas saja. Gambaran ini menunjukkan antar para Pembantu Presiden pun ternyata tidak kompak. Impor beras mampu menggaduhkan suasana Pemerintahan.

Sebetulnya ada beberapa alasan mengapa Pemerintah sekarang, seperti yang tak berdaya menolak impor beras. Salah satunya, karena produksi beras yang dihasilkan para petani padi di dalam negeri, memang tidak mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Ketersediaan beras di dalam negeri, terbukti tidak kokoh lagi. Produksi yang dihasilkan, sepertinya baru mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Sedangkan untuk Cadangan Beras Pemerintah dan kebutuhan lain seperti Beras untuk Bantual Sosial, tidak tercukupi dari hasil produksi dari dalam negeri. Untuk itu, agar semua kebutuhan tercukupi dan tidak melahirkan gejolak yang tak diinginkan, kebijakan melakukan impor beras, dianggap sebagai pilihan yang dapat ditempuh.

Dihadapkan pada situasi seperti ini, alangkah baiknya, jika kalkulasi kebutuhan beras di dalam negeri, perlu dikaji ulang. Beberapa Lembaga Pangan Nasional diharapkan dapat tampil ke medan laga untuk memberiksn catatan-catatan kritisnya. Sebagai lembaga pangan tingkat nasional sebagainana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional harus mampu menjadi pemberi solusi atas bergejolaknya masalah pangan di negeri ini.

Rakyat, pasti akan kecewa jika keberadaan Badan Pangan Nasional malah menjadi bagian dari persoalan yang harus dicarikan pemecahan masalahnya. Menghadapi suasana yang penuh dengan tantangan pembangunan pangan ke depan, kita berharap agar Badan Pangan Nasional mampu melahirkan terobosan-terobosan cerdasnya.

Merisaukannya ketersediaan beras Pemerintah, seharusnya dapat memberi sinyal kepada beberapa Lembaga Pangan di tingkat Nasional untuk segera menyalakan lampu “deteksi dini” guna sesegera mungkin mencarikan jalan keluarnya. Terlebih dengan adanya El Nino yang sekarang sedang menyergap bangsa-bangsa di dunis.

Menurut peramalan BMKG, El Nino bakal menyergap negeri ini di bulan Agustus 2023. Beberapa analisis menyatakan, Indonesia bisa kehilangan produksi beras antara 1 hingga 5 juta ton. Analisis ini, menjadi penting dicermati, agar kita memiliki kesiapan untuk mencarikan alternatif penyelesaiannya. Catatan pentingnya, apakah kita sudah mengantisipasinya dengan baik ?

El Nino sendiri, kini tengah berlangsung. Kesiapan kita untuk menghadapinya, jangan lagi sekedar wacana. Apalagi bila masih memperdebatkan terjadi atau tidaknya Ek Nino. Dalam benak kita, sepantasnya tertanam pemikiran El Nino telah berlangsung. Dampak terburuk dari El Nino sudah harus dipikirkan. Produksi pertanian bakal terganggu dan ketersediaan pangan bakal berkurang.

Namun begitu, kita harus tetap optimis dan meyakini akan ada jalan keluar nya. Itu sebabnya, para pihak yang berkepentingan atas masalah ini, perlu bahu membahu dan merapatkan barisan agar dampak terburuk dari El Nino dapat ditangani dengan cerdas. El Nino jangan dijadikan momok menakutkan, tapi wajib dihadapi dengan penuh tanggungjawab.

Menyikapi suasana demikian, sangat tidak baik jika kita menyerah kepada keadaan. Kita harus terus berihtiar dan berjuang terus untuk mengatasinya. Pengalaman masa lalu, seharusnya dijadikan proses pembelajaran guna menjawabnya. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu tentu telah menganalisis berbagai jalan keluar untuk mengatasinya.

Ayo kita satukan solusi yang tercerai-berai menjadi satu pemikiran yang utuh terkait dengan solusi menghadapi El Nino. Pemerintah sendiri, dengan mengedepankan sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, diminta untuk tampil sebagai “prime mover” dalam memastikan jalan pemecahan terbaiknya.

El Nino merupakan fenomena anomali iklim yang bukan kali ini saja menyergap kehidupan di negeri ini. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh panik dalam menghadapinya. Kita perlu mencari terobosan agar ada jalan keluar yang terbaik bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Hanya akan sangat memilukan, jika pilihan yang diambil adalah menempuh impor beras. Apa tidak ada solusi, selain melakukan impor. Padahal, akan lebih banyak manfaat, jika kita tidak menempuh kebijakan yang tidak populer itu.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).