Ratih Megasari Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana ‘Marketplace’ Guru

admin 21 June 202321 June 2023 1 Comment

Ratih Megasari Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana ‘Marketplace’ Guru

HIBAR PGRI– Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengkaji ulang wacana perekrutan guru dengan model marketplace. Mekanisme itu, menurutnya, harus mempertimbangkan potensi kendala serta risiko dari berbagai sudut pandang stakeholder terkait.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) itu menekankan bahwa kesejahteraan guru honorer, persebaran guru, hingga perekrutan guru PPPK perlu diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu oleh Kemendikbudristek. Jika tidak, ungkapnya, akan menjadi polemik yang berkepanjangan di dunia pendidikan.

“Dari namanya saja, marketplace, kita sudah merasa bahwa ini tidak pantas karena seakan-akan menjadikan guru itu sebagai sebuah komoditi yang semuanya bergantung pada mekanisme pasar,” terang Ratih kepada Parlementaria melalui rilis, Rabu (14/6/2023).

Padahal, jelasnya, negara sudah mempunyai mekanisme melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa diberdayakan untuk mengisi kekosongan guru di Indonesia. Jika kendalanya adalah perekrutan yang hanya setahun sekali, ia berharap pemerintah memperbaiki arus informasi antara kebutuhan sekolah dan badan kepegawaian, sehingga perekrutan serta penempatan guru dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel.

“Dengan demikian, begitu ada guru pindah atau pensiun yang posisinya menjadi kosong, badan tersebut bisa langsung melakukan redistribusi atau menempatkan guru,” imbuhnya.

Dirinya memahami bahwa mekanisme perekrutan melalui marketplace berfungsi memangkas birokrasi seleksi guru. Akan tetapi, menurutnya, baru dalam tingkat gagasan saja, kendala dan risiko banyak muncul di benak para guru.

“Perlu dipertimbangkan apakah kewenangan perekrutan guru melalui marketplace ini benar-benar ada di tangan kepala sekolah. Bagaimana risiko terjadinya nepotisme, atau bahkan pungli terkait hal tersebut,” ungkap Ratih.(*)