SENSUS PERTANIAN & PENAS PETANI NELAYAN 2023

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sesuai agenda, mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023, bangsa ini kembali akan menggelar Sensus Pertanian yang ke 7 kali, sejak Sensus Pertanian dilakukan tahun 1963. Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Banyak pihak yang mengusulkan, kurun waktu 10 tahunan ini dirubah menjadi 5 tahunan, mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat.

10 tahun terlalu lama untuk mencatat data pertanian yang up to date. Dunia tengah berubah dengan cepat. Data pun tentu tidak mau tertinggal. Itu sebabnya, penyelenggaraan Sensus Pertanian 10 tahunan penting untuk dibahas lebih lanjut. Sinyal ke arah perubahan itu, sebetulnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo, ketika memberi sambutan dalam pencanangan Sensus Pertanian 2023 lalu.

Masih dalam bulan Juni 2023. Bangsa ini juga memiliki agenda untuk melaksanakan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke XVI yang akan digelar mulai 10 hingga 15 Juni 2023 di Padang, Sumatera Barat. Silaturahmi para petani nelayan seluruh Nusantara kali ini, benar-benar sangat penting dan strategis.

Bukan saja waktunya berbarengan dengan penyelenggaraan Sensus Pertanian, namun jika dikaitkan dengan perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, ternyata dalam hitungan bulan ke depan, segenap warga bangsa akan melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif di berbagai tingkatan.

Kita berharap agar PENAS kali ini mampu “membekali” para Calon Presiden, Kepala Daerah dan Calon Anggota DPD/DOR/DPRD I dan II, dengan pikiran-pikiran cerdas terkait pembangunan pertanian dan pembangunan petani nelayan ke depan. Lebih jauh lagi, PENAS Petani Nelayan, harus mampu membuat para Calon pemimpin bangsa untuk peduli terhadap dunia pertanian di negerinya sendiri.

Ke dua agenda diatas, memang menarik untuk dibincangkan. Sensus Pertanian akan mencatat seabreg data pertanian yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan pertanian yang lebih baik dan berkualitas, sedangkan PENAS Petani Nelayan merupakan momentum untuk “menggumpalkan” suara Petani Nelayan atas aspirasi yang diimpikannya.

Itu sebabnya, banyak pihak berharap agar Sensus Pertanian 2023, benar-benar digarap cukup serius, sehingga tidak terkesan hanya sebagai gugur kewajiban yang perlu dilakukan setiap 10 tahunan. Sensus Pertanian kali ini, malah harus mampu mencatat data strategis dan aktual berbasar isu utama pembangunan pertanian itu sendiri.

Sedangkan PENAS Petani Nelayan pun, tentu bukan hanya sekedar bincang-bincang melepas rindu diantara sesama petani nelayan seluruh negeri ini, atau sekedar mencatat data yang tidak berntawa, namun dibalik perbincangan dan pencatatan itu pun akan lahir pikiran-pikiran yang bersifat terobosan cerdas guna mensolusikan masalah yang dihadapi.

Satu hal yang patut jadi catatan kritis adalah data apa yang sebaiknya ditanyakan kepada para responden agar para petani nelayan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dapat terbebas dari jeratan kemiskinan yang mencengkramnya. Inilah salah satu tugas penting dari penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023. Bangsa ini butuh data pertanian yang up to date dan berkualitas.

Atas gambaran yang demikian, antara Sensus Pertanian dengan PENAS Petani Nelayan 2023, terlihat memiliki hubungan yang cukup erat dalam merancang skenario pembangunan pertanian, termasuk di dalamnya soal pembangunan petani, ke arah yang semakin baik dan berkualitas. Dalam kaitannya dengan teknis pelaksanaan di lapangan selama dua bulan penuh, kita percara Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempersiapkannya secara matang.

Sekalipun dana pelaksanaan Sensus Pertanian relatif terbatas, tapi kita yakin BPS akan menerapkan strategi yang akurat dalam menerjunkan para petugas Sensus nya ke lapangan. BPS telah melakukan pelatihan bagi para petigas lapangan, bahkan BPS pun telah menyiapkan Tim Khusus untuk mengolah dan menganalisa data yang diperoleh di lapangan.

Calon Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif di Tanah Merdeka ini, tentu mesti memiliki wawasan politik pertanian yang mumpuni. Sebab, bukan saja Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi jika dilihat dari sumber kehidupan dan sumber penghidupan sebagian besar warga bangsa berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas, maka wajar jika para penentu kebijakan di negara kita, memahami dengan baik soal pertanian ini.

Tanpa ada pemahaman yang utuh dan komprehensif, jangan harap para pemimpin bangsa negeri ini akan mampu menjawab apa-apa yang diidamkan para petani nelayan. Hanya pemimpin yang dapat menjiwai dan merasakan pahit getirnya jadi petani, yang akan mendapat simpati para petani.

PENAS Petani Nelayan 2023, sebetulnya merupakan kesempatan emas bagi petani nelayan untuk menyampaikan kata hati mereka kepada para calon pemimpin bangsa. Dalam PENAS petani nelayan tidak diharamkan untuk bicara apa adanya terhadap suasana kehidupan petani yang ada. Para calon pemimpin bangsa, harus tahu, petani berlahan sempit seperti petani gurem dan petani buruh, saat ini masih terjebak dalam suasana hidup miskin.

Kehormatan dan tanggungjawab Pemimpin bangsa inilah dituntut untuk merubah nasib dan kehidupan petani ke suasana hidup yang bermartabat. Kita optimis, para Calon Presiden, Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif mendatang, tidak akan menyia-nyiakan pelaksanaan PENAS 2023. Mereka perlu pahami dengan baik, apa yang menjadi “felt need” petani nelayan.

Jujur harus diakui, isu Capres sepertinya lebih menggema ketimbang penyelenggaraan Sensus Pertanian atau PENAS Petani Nelayan. Hal ini lumrah terjadi, karena soal Capres rupanya mampu menyedot perhatian warga bangsa dari pada masalah mencatat data pertanian atau ngobrol-ngobrol problem petani nelayan. Apa mau di kata. Situasinya memang begitu. Capres lebih menarik ketimbang Sensus atau PENAS.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).