SATU DATA PERTANIAN INDONESIA

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Ketika mencanangkan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang akan dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali soal penting dan strategisnya data pertanian dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Presiden yakin, jika data yang dimiliki berkualitas, maka pelaksanaan program-program pembangunan akan berjalan dengan baik, karena ditopang oleh data yang akurat dan berbasis fakta kehidupan yang sebenarnya.

Sensus Pertanian 2023 merupakan langkah untuk mencatat pertanian Indonesia saat ini. Sepuluh tahun sekali, bangsa ini menyelenggarakan Sensus Pertanian. Kurun waktu yang lama ditengah perubahan yang terjadi setoap waktu. Pergerakan dan perubahan, tidak lagi diukur dalam hitungan tahun, namun boleh jadi perubahan yang terjadi sudah dalam hitungan hari atau bahkan detik. Itu sebabnya, Presiden mengusulkan, mengapa penyelenggaraan Sensus Pertanian tidak digarap setiap lima tahunan. Tidak lagi sepuluh tahun.

Sensus Pertanian sendiri yang ditempuh berdasar Undang Undang No. 16 Tahun 1967, tentu saja memiliki semangat untuk menghasilkan Satu Data Pertanian Indonesia. Spirit seperti ini, rupanya tidak mudah untuk diwujudkan. Telah sejak lama Presiden Joko Widodo mengumandangkan pernyataan ini. Seluruh warga bangsa mencatat dan mendengarnya. Bahkan Menteri Pertanian Sjahrul Yasin Limpo (SYL) dalam program 100 hari kerja pertamanya, juga menyebut perlunya Satu Data Pertanian Indonesia.

Anehnya, hingga hampir selesainya masa jabatan SYL selaku Menteri Pertanian, nasib dan perkembangan Satu Data Pertanian Indonesia, terekam masih belum ada hasil yang memuaskan. Satu Data Pertanian Indonesia masih mengedepan menjadi cita-cita politik, ketimbang dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata di lapangan. Kita berharap agar Sensus Pertanian 2023 mampu memberi solusi atas keinginan Presiden Jokowi menghasilkan Satu Data Pertanian Indonesia.

Penyelenggaraan Sensus Pertanian yang dirancang sepuluh tahunan ini, sebetulnya tidak terlampau menyedot biaya. Presiden Jokowi menyebut sekitar 3 trilyun rupiah. Nilai ini tidaklah terlalu besar jika dikaitkan dengan pentingnya data pertanian guna menyusun dan merumuskan desain perencanaan pembangunan pertanian yang berkualitas. Data inilah yang akan menentukan nasib dan kehidupan sekitar 38 juta petani Indonesia. Tidak adanya data yang akurat, kita risau betapa lamanya nasib dan kehidupannya akan berubah secara signifikan.

Namun begitu, perlu dicatat, beberapa hari ke depan Sensus Pertanian 2023 bakal digelar. Badan Pusat Statistik (BPS) tampak sudah siap untuk menjadi penyelenggara yang baik. Bahan atau hal-hal yang ingin dan akan dicatat lewat Sensus Pertanian 2023, tentu telah dirancang cukup matang. BPS telah berkoordinasi dengan Kementerisn/Lembaga Pemerintah dan Kalangan Dunia Usaha Pertanian terkait. Begitu pun dengan kslangan akademisi di berbagai Perguruan Tinggi. Bahkan komunitas dan media pun dilibatkan secara aktif dalam perencanaannya.

Tidak hsnya itu, BPS pun telah menyelenggarakan pelatihan secara inten terhadap para petugas Sensus yang bakal terjun ke lapangan. Berbagai ilmu dan metode berkomunikasi dengan “Keluarga Besar Pertanian” yang akan dijadikan responden, juga telah diberikan. Kesan, petugas hanya mengejar honor dua bulan selama berjalannya Sensus, sedini mungkin telah ditendang jauh-jauh. Kita ingin kerja keras dan kerja cerdas petugas, hanya untuk mencatat data pertanian yang akurat dan berkualitas.

Presiden Jokowi berkeinginan agar Sensus Pertanian kali ini betul-betul mampu mencatat pertanian dalam arti luas untuk menghasilkan Satu Data Pertanian. Apa yang dimintakan Presiden Jokowi ini, tentu secepatnya harus disambut oleh para pembantunya yang memiliki kaitan erat dengan terwujudnya Satu Data Pertanian. Para Menteri, Kepala Lembaga, Direksi BUMN bidang pertanian dan yang terkait serta lembaga swasta dan non Pemerintah lainnya, perlu bahu membahu guna meluruskan harapan Presiden diatas.

Yang disesalkan, apa yang menjadi kemauan Presiden tersebut ternyata dianggap angin lalu oleh para Pembantunya. Ini yang tidak boleh terjadi lagi di negeri kita. Apalagi, hal tersebut berhubungan dengan masalah data yang merupakan kunci utama dalam perumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Bayangkan, apa jadinya nasib bangsa, jika data yang digunakan untuk merumuskan perencanaan pertanian adalah “data sampah” ? Hasilnya, pasti akan seperti sampah pula.

Jujur kita akui, salah satu titik lemah penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023 adalah terbatasnya Sosialisasi dan Internalisasi Sensus Pertanian itu sendiri. Kampanye Sensus Pertanian 2023, kalah marak dengan Baligo para Calon Presiden atau Calon Wakil Rakyat yang akan ikut berlaga dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 nanti. Betapa kerennya bila kampanye Sensus Pertanian 2023 seperti itu. Kita optimis, hasilnya akan menjadi semakin baik dan berkualitas.

Betul, jarang sekali kita temulan baligo atau poster raksasa yang mengkampanyekan Sensus Pertanian 2023. Kalau pun ada, hanya sebatas poster-poster kecil yang tertutup oleh Baligo Calon Presiden yang segede alaihim. Akibatnya wajar, kalau kemudian banyak warga bangsa, khususnya para petani, yang tidak mengetahui adanya Sensus Pertanian 2023. Catatan kritisnya, mengapa BPS selaku penyelenggara tidak menggebyarkan kampanye Sensus Pertanian itu sendiri ?

Apakah karena dana yang sengaja dibatasi ? Ah, rasanya tidak. Presiden Jokowi sendiri menyebut dana sebesar 3 trilyun rupiah untuk penyelenggaraan Sensus Pertanian sepuluh tahun sekali, bukanlah angka yang besar. Terlebih bila hal ini dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapainya. Data adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak negara di dunia yang menyediakan anggaran tak terbatas untuk kepentingan data yang akurat dan berkualitas.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan dana yang digunakan untuk memperkuat posisi intelejen negara. Bagi data dan intelelejen mestinya kita menyediakan anggaran yang tak terbatas. Tinggal sampai sejauh mana kita dapat menilai hasil yang diperolehnya. Artinya, keliru sekali jika kita membatasi dana Sensus Pertanian. Kita berkewajiban memberi anggaran yang layak dan pantas agar hasil yang dicapai betul-betul merupakan data yang akurat dan berkualitas.

Kini pokok masalahnya sudah mulai tergambarkan. Satu Data Pertanian Indonesia, rupanya masih belum terwujud, sekalipun gaungnya telah menggema sejak beberapa tahun lalu. Presiden Jokowi juga menyadari akan amburadulnya data pertanian sehingga berdampak buruk terhadap kebijakan yang dilahirkan. Apa yang terjadi dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi, disebabkan salah satunya oleh data yang tidak akurat.

Sebagai warga bangsa, kita berkeinginan agar Sensus Pertanian 2023, mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap terciptanya Satu Data Pertanian yang lebih berkualitas. Kita optimis, BPS sebagai penyelenggara Sensus Pertanian 2023 tidak akan mengecewakan Presiden dalam melaksanakan program dan kegiatan Sensus Pertanian 2023 itu sendiri. Ayo kita dampingi dan kita kawal rame-rame.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).