Ternyata Usul Kebutuhan PPPK Guru yang Sedikit Karena Pemda Kesulitan? Begini Klaim dari Ketua Komisi X DPR RI
TERNYATA Usul Kebutuhan PPPK Guru yang Sedikit Karena Pemda Kesulitan? Begini Klaim dari Ketua Komisi X DPR RI
HIBAR PGRI- Dibalik 544.292 guru honorer yang sudah lulus seleksi PPPK Guru dan 250.432 guru honorer yang sedang melakukan pemberkasan lalu penetapan NI PPPK, ada 3.043 pelamar P1 PPPK Guru yang penempatannya dibatalkan.
Dirjen GTK, Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa pelamar P1 PPPK Guru yang penempatannya dibatalkan tetap berstatus sebagai P1 dan tetap diprioritaskan untuk menjadi PPPK Guru di pengadaan PPPK 2023 nanti.
Para pelamar P1 PPPK Guru tersebut juga tidak akan tergeser dari sekolah induknya, dan Dirjen GTK juga menjamin bahwa 3.043 pelamar P1 PPPK Guru itu juga tidak perlu tes lagi dan langsung diupayakan untuk mendapat penempatan.
Menurut yang dipaparkan oleh Nunuk dalam raker bersama dengan Komisi X DPR RI, 3.043 peserta P1 PPPK Guru yang penempatannya dibatalkan ini karena adanya 3.043 pelamar lain yang ternyata rankingnya lebih tinggi.
Tak hanya itu, kebutuhan yang diusulkan pemda dalam formasi pengadaan PPPK Guru 2022 juga tak seberapa, bahkan tidak sampai separuh jumlah kebutuhan yang diusulkan oleh Kemendikbud.
Karena pemerintah daerah yang kurang optimal dalam mengusulkan kebutuhan inilah penempatan bagi peserta PPPK Guru jadi menipis.
Lebih lanjut, Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI, mengungkapkan bahwa sejumlah pemda memiliki kendala dalam hal kekurangan anggaran yang nantinya dipergunakan untuk penggajian PPPK Guru.
Banyak pemda mengatakan bahwa mereka kesulitan memberikan gaji pokok dan tunjangan bagi para PPPK Guru. Hal inilah yang membuat sejumlah pemda ogah merekrut pegawai PPPK Guru yang baru.
Oleh sebab itu, menurut Syaiful Huda, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK Guru dengan jumlah yang sekian banyaknya bukanlah solusi yang efektif. Pemerintah daerah inginnya seluruh gaji dan tunjangan bagi PPPK Guru ditanggung oleh pusat.
Melihat fenomena pelamar P1 PPPK Guru yang penempatannya dibatalkan ini mendorong asosiasi guru peserta P1 negeri dan swasta, FGPPNS maju selangkah dengan menerbitkan SE terbaru.
Melalui surat terbuka itu, FGPPNS berharap memang benar adanya bahwa para pelamar P1 PPPK Guru yang penempatannya dibatalkan tidak akan tergeser dari sekolah induknya.
Selanjutnya, FGPPNS sedang berusaha membantu peserta status P1, P2, P3 yang sudah diobservasi tapi mendapat pemberitahuan TP, bisa mendapat tempat di formasi penerimaan PPPK Guru 2023 tanpa harus diobservasi lagi.
Terakhir, FGPPNS ini pun ingin supaya seluruh tenaga honorer dapat dituntaskan pada tahun ini, sebab 28 November nani status honorer sudah dihapuskan.
Nunuk Suryani pun menguraikan harapan yang sama, melalui postingan Instagramnya, @nunuksuryani. Dirjen GTK tersebut menulis caption menyentuh yang diperuntukkan guru honorer.
“Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi PPPK, semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan,” ujar beliau.***
MESTINYA, BERAS ITU “MILIK” PETANI
20 December 2024
No Comments
MESTINYA, BERAS ITU “MILIK” PETANI OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA Soal beras, kini mulai menghangat dan banyak dibahas berbagai pihak.
Keindahan Ilmu dan Ahlak
20 December 2024
No Comments
WASILLAH SHUBUH Jum’at, 20 Desember 2024.. Bismillahiir Rohmaanir Rohiim Assalamu’alaikum wrm wbrkt KEINDAHAN ILMU DAN AKHLAK Saudaraku, Ilmu itu kelihatannya
Kemendikdasmen Dorong Pemerataan Kualitas Pendidikan bagi Sekolah Negeri dan Swasta
20 December 2024
No Comments
HIBAR – Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmennya dalam
Musda FPP Kab. Bandung, Kang DS: Saya Jadi Bupati Ingin Bermanfaat Bagi Umat
20 December 2024
No Comments
HIBAR – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa dalam pengelolaan lembaga pendidikan pesantren ini sudah ada Perda (Peraturan Daerah) tentang
Jelang Nataru 2024/2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Terjunkan 231 Petugas dan Siapkan 12 Posko Pengamanan
20 December 2024
No Comments
HIBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melaksanakan analisis dan evaluasi (Anev) Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Pemkab Bandung Raih Predikat “Sangat Baik” dalam Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN
20 December 2024
No Comments
HIBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berhasil meraih penghargaan bergengsi dari
