KEMBALIKAN JABAR SEBAGAI LUMBUNG PADI NASIONAL

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Suasana menurunnya produksi padi di Jawa Barat, mestinya tidak perlu terjadi. Tersalipnya produksi padi Jawa Barat oleh Jawa Tengah dalam beberapa tahun belakangan ini sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan adanya sebuah persoalan serius dalam perjalanan pembangunan pertanian di Tanah Pasundan ini.

Jawa Barat yang selama ini selalu menduduki peringkat kedua dalam menghasilkan produksi padi secara nasional, sepertinya harus rela “dikalahkan” Jawa Tengah. Suasana ini betul-betul memilukan. Akibatnya wajar, jika kemudian banyak pihak mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan pembangunan pertanian di Jawa Barat ?

Benarkah merosotnya produksi padi Jawa Barat disebabkan oleh kekurang-pedulian Pemprov Jawa Barat terhadap dunia pertanian, khususnya sektor perberasan ? Apakah benar, hal ini terjadi karena Tata Kelola Perberasan di Jawa Barat tidak digarap secara berkualitas dan ditempuh apa adanya ?

Bahkan ada juga yang menuding, hal ini terjadi karena Pemprov Jawa Barat tidak mampu lagi mempertahankan “ruang pertanian” yang ada. Buktinya, alih fungsi dan alih kepemilikan lahan pertanian di Jawa Barat terlihat semakin membabi-buta. Agar menjadi lebih transparan dan terbuka, ada baiknya kita buka dokumen RTRW hasil revisi di 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.

Hasil Sensus Pertanian 2013, luas lahan baku sawah di Jawa Barat tercatat sekitar 928.000 hektar. Apakah hasil Sensus Pertanian 2023, jumlahnya masih akan tetap bertahan seperti 10 tahun lalu ? Jawabnya tegas, pasti tidak. Suatu hal ysng tidak mungkin akan bertambah. Namun kalau berkurang jumlahnya, pasti iya.

Revisi RTRW 27 Kabupaten/Kota kelihatannya tidak ada Kabupaten/Kota yang menambah ruang pertanian untuk keperluan pembangunan daerahnya. Tapi, jika pengurangan ruang pertanian untuk dijadikan kawasan pemukiman/perumahan, kawasan industri dan infrastruktur pembangunan, dijamin 100 % bakal bertambah.

Terjadinya pengurangan ruang pertanian yang cukup signifikan, mestinya mampu menyadarkan para penentu kebijakan di Jawa Barat untuk mulai menyikapinya dengan serius. Pemprov Jawa Barat harus selalu ingat, Tanah Pasundan ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Lebih dari 17 %, hasil produksi padi nasional disumbang oleh Jawa Barat.

Dari dulu pun Jawa Barat selalu bersaing ketat dengan Jawa Timur dalam memperebutkan daerah penghasil padi terbesar antar Provinsi di negeri ini. Bahkan dalam Pemerintahan sebelumnya, Jawa Barat sempat mengungguli Jawa Timur. Saat itu belum muncul spirit Jabar Juara. Anehnya, setelah lahir Visi Jabar Juara, malah melorot ke peringkat tiga.

Upaya mengembalikan kejayaan Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional, kini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Pemprov Jawa Barat sendiri, penting memberi perlakuan khusus terhadap strategi peningkatan produksi padi. Keberhasilan masa lalu ada baiknya dijadikan proses pembelajaran bagi penentu kebijakan dalam merancang program dan kegiatan yang bakal ditempuh.

Keberpihakan Pemprov Jawa Barat terhadap pertanian, bukan lagi hanya sekedar jargon atau menjadi pemanis pidato para pejabat. Tapi, keberpihakan tersebut dibuktikan lewat politik anggaran yang cukup signifikan dalam mendukung langkah peningkatan produksi padi itu sendiri. Itu sebabnya, pemimpin Jawa Barat saat ini harus mampu mengembalikan kejayaan masa lalu nya.

Dihadapkan pada hal yang demikian, Jawa Barat tentu harus memiliki Grand Desain Peningkatan Produksi Padi. Tanpa ada Rencana Besar, lengkap dengan Peta Jalannya, jangan harap Pemprov Jawa Barat, bakal mampu mengembalikan kejayaan nya itu. Terlebih bila Jawa Barat tidak melakukan tindakan tegas dalam melindungi dan menjaga ruang pertanian yang ada.

Kata kunci dari semuanya ini, tentu akan berpulang kepada para petinggi di Jawa Barat itu senditi. Apakah mereka wawasan politik pertanian atau tidak ? Apakah mereka memiliki komitmen untuk memuliakan pertanian atau tidak ? Apakah meteka ingin menjaga, memelihara dan melestarikan pertanian atau tidak ? Apakah mereka memiliki keinginan untuk meminggirkan pertanian atau tidak ? Dan lain sebagainya lagi.

Jawaban atas pertanyaan diatas tentu saja kita butuhkan, terutama dari orang-orang yang memiliki hasrat untuk memimpin Jawa Barat periode 2024-2029 mendatang. Mereka harus ingat, Jawa Barat memiliki budaya pertanian yang kuat. Sebagian besat masyarakatnya hidup dan berpenghidupan dari sektor pertanian. Mereka merupakam petani tangguh yang secara rela menjadikan dirinya sebagai penghasil gabah dan beras.

Semakin banyaknya kaum muda yang enggan menjadi petani merupakan sinyal terganggunya proses regenerasi petani di Jawa Barat. Hal ini tentu butuh perhatian dan penanganan serius dari para pemimpin di Tanah Pasundan ini. Mereka sudah waktunya melahirkan terobosan cerdas, bagaimana langkah yang perlu digarap agar kaum muda mau kembali untuk menjadikan pertanian sebagai profesi yang membanggakannya.

Pemprov Jawa Barat sendiri penting untuk melahirkan jaminan yang meyakinkan kaum muda, menjadi petani itu tidak akan sengsara. Tapi dengan menjadi petani suasana hidup sejahtera dan bahagia akan menjemput kehidupannya. Pertanyaan kritis yang penting dijawab dengan jujur adalah mungkinkah kita akan mewujudkannya ?

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).