PANGAN KUAT NEGARA BERDAULAT

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Menarik apa yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo ketika menutup sambutan nya dalam acara penganugerahan inovasi benih dan bibit 2023 untuk pengembangan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan belum lama ini. Dikatakan Kang Arief : Pangan Kuat Negara Berdaulat !

Sekitar 70 tahun lalu, Proklamator Bung Karno telah mengingatkan, pangan merupskan mati hidupnya suatu bangsa. Bung Karno tahu persis, betapa penting nya pangan dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Itu sebabnta, kita jangan pernah sekalipun bermain-main dengan urusan pangan.

Apa yang diingatkan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatas, kini betul-betul dapat kita rasakan. Badan Pangan Dunia (FAO) berulang kali meminta kepada negara-negara anggotanya, agar berhati-hati dalam membaca perkembangan pangan di dunia, terutama seusai adanya sergapan Covid 19 yang melanda segenap warga dunia.

FAO mewanti-wanti agar segenap warga bangsa sedunia, tidak dilanda krisis pangan. FAO ingin agar setiap anggotanya mampu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, andaikan krisis pangan mulai menyergap. Adanya iklim ekstrim dan ledakan jumlah penduduk serta munculnya bencana kemanusiaan yang tidak terduga, menjadi penyebab utama terjadinya krisis pangan.

Atas hal demikian, Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya menempati peringkat ke 4 terpadat penduduk nya, tentu tidak boleh lengah terhadap himbauan FAO diatas. Kewaspadaan tetap harus dilakukan. Kita jangan sampai kendor dalam menggenjot produksi. Apalagi bila kita bertekad untuk menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045 mendatang.

Hal lain yang tak kalah penting untuk ditempuh adalah mengokohkan ketersediaan pangan, yang salah satu strategi nya dengan memperkuat Cadangan Pangan Nasional. Jangan sampai cadangan
pangan menipis pada angka yang cukup merisaukan. Cadangan Pangan harus kuat dan kokoh agar ketersediaan pangan terjaga.

Pengalaman menipisnya cadangan beras Pemerintah tahun lalu, ada baiknya dijadikan proses pembelajaran dalam melahirkan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah. Menipisnya cadangan beras Pemerintah, menunjukkan pengelolaan cadangan beras ini, terkesan tidak profesional. Perum Bulog selaku operator pangan, seperti yang tidak mampu memperkuat cadangan pangan.

Catatan kritisnya adalah ada apa sebetulnya dengan Perum Bulog, sehingga operator pangan ini tidak mampu mewujudkan cadangan beras Pemerintah ? Apa yang menjadi titik lemah Perum Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu ? Apakah Perum Bulog tidak mampu bersaing dengan para pedagang dan pengusaha beras dalam menyerap hasil panen petani ?

Seabreg pertanyaan lain bisa saja kita sampaikan. Hanya betapa sedihnya jika ketidak-mampuan Perum Bulog dalam mengokohkan cadangan beras Pemerintah, lebih disebabkan oleh tidak fokusnya dalam menggerakkan roda organisasi. Satu penyebabnya, bisa jadi karena manajenen Perum Bulog terbebani utang ke Bank Himbara sekitar 7 Trilyun rupiah lagi.

Artinya, mana mungkin Perum Bulog bakal serius menangani cadangan beras Pemerintah, jika dalam kesehariannya harus melunasi utang yang tersisa. Masalahnya menjadi lebih memilukan, ketika sebelumnya terekam utang Perum Bulog mencapai 32 Trilyun rupiah. Dengan dibayarkan utang Perum Bulog sebesar 25 Trilyun rupiah, sehingga tinggal 7 Trilyun, hal ini wajib kita beri acungan jempol.

Belum lagi Perum Bulog harus merencanakan impor beras yang untuk tahun ini ditetapkan Pemerintah sebesar 2 juta ton. Ini pun bukan hal yang mudah. Banyak tantangan dan kebdaka yang harus dilalui. Mencari produsen beras dunia yang mau mengekspor beras di tengah bayang-bayang krisis pangan, membutuhkan lobby khusus dalam penggarapannya.

Yang sekarang lagi hangat dan menjadi garapan Perum Bulog adalah terkait dengan Bantuan Beras Lebaran. Perum Bulog harus menyiapkan beras 10 kg/bulan/penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut. Bila penerima manfaat Bantuan Beras Lebaran sekitar 21,6 juta, dapat dihitung berapa besar jumlah beras yang dibutuhkan. Kegiatan ini, tentu akan menyita waktu dan pikiran pengelola Perum Bulog.

Suasana seperti ini, tentu bakal semakin menyusahkan Perum Bulog berkiprah. Tanpa adanya Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah yang berkualitas, dapat dipastikan pengalaman tahun lalu, bakal terulang kembali. Perum Bulog bakal kesulitan menyerap gabah atau beras hasil panen petani. Ini berarti, bila cadangan beras ingin kokoh sekaligus pangan ingin kuat, Pemerintah harus ketat mengawasi kinerja Perum Bulog.

Mewujudkan pangan kuat agar negara berdaulat, rupanya tidak seindah kata yang tertulis di atas kertas. Soal cadangan beras Pemerintah saja, kita telah dihadapkan pada segudang masalah yang menyelimutinya. Belum lagi soal yang berkaitan dengan mulai menurunnya produksi karena berbagai faktor. Lalu, soal daya beli petani yang merosot karena belum pulihnya ekonomi nasional pasca Covid 19.

Semua ini tampak dan mengedepan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu untuk berbenah dengan serius. Pembenahan yang ditempuh, jangan lagi bersifat parsial, namun kita dituntut untuk dapat menyelesaikannya secara sistemik. Kita percaya, Badan Pangan Nasional akan mampu mencarikan solusi cerdasnya. Tentu dengan membangun sinergitas dan kolaborasi dengan segenap para pemangku kepentingan. Ayo kita wujudkan Pangan Kuat Negara Berdaulat.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).