HARGA BERAS WAJAR

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Arti wajar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun. Atau menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya. Sinonim kata wajar adalah alami; alamiah; biasa; bersahaja; galib; lazim; lumrah; natural; normal; prasaja; sederhana.

Lalu, apa yang dimaksudkan dengan harga beras wajar, seperti yang dimintakan Preside Joko Widodo kepada Badan Pangan Nasional ? Jawaban gampangnya adalah harga beras itu tidak murah dan tidak mahal. Atau bisa juga disebut harga yang menuju ke keseimbangan baru. Harga yang tidak direkayasa kepentingan tertentu.

Pertanyaan kritisnya adalah mampukah kita menciptakan harga beras bebas dari kepentingan jika beras itu sendiri diposisikan sebagai komoditas politis dan strategis ? Jawaban inilah yang sebaiknya kita pikirkan bersama. Sebab, selama posisi beras sepertoli itu, susah melahirkan harga beras yang wajar.

Adanya kemauan politik Prwsiden Jokowi untuk menciptakan harga beras wajar, tentu bukan keinginan yang muncul secara mendadak. Pasalnya, dalam beberapa bulan belakangan, harga beras di negeri ini mulai merangkak naik. Pemerintah sendiri tampak seperti yang kesusahan untuk menurunkannya kembali.

Berbagai upaya telah ditempuh, tapi harga beras di pasar tetap bertengger pada harga yang cukup tinggi. Beras impor sudah digelontorkan ke pasar-pasar. Panen Raya padi tengah berlangsung. Artinya, beras di pasar cukyp melimpah. Namun yang terjadi, mengapa harga beras tidak mau turyn juga ?

Orang-orang pun mulai mencari akar masalahnya. Apakah hal ini terjadi dikarenakan suasana menjelang hari hari besar keagamaan dan nasional seperti memasuki bulan romadhon dan menjelang Hari Raya Idhul Fitri, secara psikologis pasar harga berbagai kebutuhan pokok cenderung naik ?

Padahal, dengan sedang berlangsungnya panen raya di berbagai daerah sentra produksi dan dikucurkannya beras impor ke pasar, mestinya beras di pasar cukup melimpah. Bukankah hukum ekonomi, bila produksi berlimpah, harga cenderung akan turun ? Tapi, mengapa dalam situasi sekarang kondisi ysng demikian tidak terjadi ?

Kalau Presiden meminta agar harga beras berada pada posisi wajar, maka yang penting dibincangkan adalah pada harga berapa yang disebut wajar itu ? Kemudian, bagaimana kita menetapkan harga beras yang wajar untuk dapat memuaskan semua pihak, baik petani, pedagang dan masyarakat ?

Yang tak kalah menariknya untuk dicermati adalah apakah keputusan Pemerintah yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras sudah bisa dikatakan harga yang wajar ? Beberapa perwakilan petani malah menuding kenaikan HPP Gabah dan Beras sekurar 19 % dari HPP lama, dianggap belum mensejahterakan petani.

Beras menang bukan gabah. Tapi, semua orang tahu, sebelum menjadi beras, pasti hasil panen petani diperoleh dalam bentuk gabah. Dalam fakta kehidupan, para petani umumnya belum memiliki kemampuan untuk mengolah gabah menjadi beras. Petani langsung menjual gabah kepada pengusaha penggilingan, bandar atau tengkulak.

Mereka inikah yang mendapat nilai tambah ekonomi dari gabah menjadi beras. Petani sendiri hanya mampu melongo menyaksikan kesemuanya itu. Dengan demikian, salah besar kalau harga beras dinaikan, maka petani akan mendapat untung. Sebab, para pemilik beras, bukan lagi petani, tapi para pengusaha penggilingan dan pedagang.

Di sisi lain, budaya lumbung kini semakin memudar dalam kehidupan petani. Jarang petani yang menyisihkan gabah mereka untuk disimpan dalam lumbung. Rata-rata petani, khususnya petani berlahan sempit, akan menjual seluruh hasil panenannya. Petani butuh uang tunai untuk membiayai seluruh kebutuhan kehidupannya.

Masalah akan muncul ketika musim paceklik tiba. Mengingat budaya lumbung sudah menghilang, otomatis para petani harus membeli beras guna menyambung nyawa kehidupan. Sebagai produsen, petani juga merangkap jadi konsumen. Berbeda ketika budaya lumbuh masih tumbuh. Mereka dapat menggunakan simpanan gabah untuk memenuhi kebituhan di saat musim paceklik.

Atas gambaran yang demikian, tentu kita sepakat harga beras perlu dikendalikan. Jangan biarkan mengambang tak terkendali. Fenomena betapa susahnya Pemerintah menurunkan harga beras yang terus meningkat, membuat kepada para pengambil kebijakan untuk menata ulang kembali kebijakan perberasan yang selama ini diterapkan.

Kita percaya Badan Pangan Nasional akan mampu mendefinisikan harga beras yang wajar sebagaimana diinginkan Presiden. Hanya penting dicatat, harga beras yang wajar untuk petani, belum tentu wajar untuk pedagang. Apalagi wajar untuk konsumen. Hal ini bukan tugas yang dapat dijawab dengan ucapan “Simsalabim Alaihim Hompre”.

(PENULIS, KETUA HARIANNDPD HKTI JAWA BARAT).