Perjuangan Guru Honorer Negeri Kategori “P” di Kab. Bandung. Kepala BKPSDM Optimis Akan Selesai, PGRI Mendukung dan Mengawal

HIBAR PGRI– Kepala BKPSDM Kab.Bandung Drs.H. Ahmad Johara hadir pada kegiatan Seminar Nasional Paguyuban Guru PPPK ,Sabtu (20/1/2024). Ahmad, diundang dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu narasumber dan memberikan penjelasan terkait UU No 20 tahun 2023.

 

 

Disela sela kegiatan Seminar, redaksi majalah Hibar menggali informasi tentang hasil audiensi komunitas Guru Honorer Negeri 10 tahun (GHN10+), audiensi tersebut langsung di terima oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna pada Rabu (17/1/2024) 

 

 

Ahmad, meyakinkan bahwa Pemkab Bandung akan terus memperjuangkan guru honorer masa kerja 10 tahun sampai diangkat menjadi PPPK.

“Kami akan terus perjuangkan, jumlah mereka itu 524 orang dari seleksi terakhir lulus 180-an. Masih ada sekitar 300 orang yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk diupayakan. Salahsatunya dari hasil audiensi kemarin. Kita telah membuat surat yang telah ditandatangani bapak Bupati Bandung yang akan di sampaikan ke Kemenpan-RB. Insyaallah hari Senin 22 Januari 2024, kita akan berangkat ke Kemepan-RB yang didalamnya memohon agar guru honorer 10 tahun yang tersisa bisa diberikan perhatian khusus. Dalam arti seleksi yang dilakukan tetapi bisa lulus semuanya. Insyaallah akan diterima oleh PIC Jawa Barat di Kemenpan-RB. Harapannya Disdik bisa ikut, BKPSDM juga hadir juga perwakilan dari guru honorer. Sehingga semuanya terbuka tidak ada dusta diantara kita. Mudah mudahan bisa membuahkan hasil terutama dukungan dari Bupati Bandung Dr. H.M Dadang Supriatna,”, ucap Ajo panggilan akrab Ahmad Johara.

 

 

Ajo, optimis bahwa aspirasi yang disampaikan akan di serap sehingga dapat terselesaikan permasalahan terkait guru honorene negeri masa kerja 10 tahun.

” Yang kita sampaikan surat aspirasi, saya yakin suatu saat nanti akan menjadi pertimbangan. Hanya mungkin akan dilihat dari sisi formasi. Bila melihat formasi PPPK, tahun 2024 ini bisa diatas 2.000 formasi terdiri dari guru 1.500 formasi. Sehingga mengatasi 300 orang ini tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan pihak terkait Kemepan dan BKN.” jelas Ahmad Johara.

 

 

Drs. H Adang Syafaat menyatakan bahwa guru honorer negeri dengan masa kerja 10 tahun harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kemarin terkait Aksi damai GHN10+ ada lemahnya koordinasi antara komunitas tersebut dengan PGRI Kabupaten Bandung. Pada prinsipnya PGRI mendukung, mengawal, Gerakan GHN10+. Sebuah kewajaran yang diperjuangkan oleh mereka adalah keadilan. Sehingga perjuangan mereka dengan masa kerja 10 tahun plus, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perjuangan PGRI untuk GHN10+ mengusulkan tidak melalui seleksi. Perjuangan Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah luar biasa, pemerintah menjanjikan guru honor akan diangkat secara bertahap dan melalui uji kompetensi kalaupun ada uji kompetensi jangan disatukan antara guru lama dan baru lulus. Harapannya tidak melalui seleksi dan menjadi prioritas diangkat langsung ASN PPPK.” jelas Adang.

 

Selain itu, kata Adang bahwa PGRI Kabupaten Bandung sudah berkomunikasi dengan Ketua GHN10+ Yudi Prayitno,M.Pd,Gr dan memberikan arahannya.

“Satu, apabila izin dari Kapolresta tidak keluar jangan guru turun kejalan. Kedua, melihat waktu saat ini pelaksanaan Pilpres dan Pileg dikhawatirkan ada pihak pihak jawab memanfaatkan momen tersebut ditunggangi kepentingan politik. Tetapi Alhamdulillah Kepala Disdik Dr. H. Agus Firman respek mengumpulkan guru guru honor 10+ dan langsung perwakilan bisa bertemu bapak Bupati Bandung didapingi Waka 2 PGRI Agus Derajat. Mudah mudahan dengan bertemu Bupati Bandung ada langkah baik dari pemerintah daerah sesuai harapan.” pungkas Adang.(*)

 

 

Reporter Iman

Editor Iman