JANGAN LUPAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN

JANGAN LUPAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Sejak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di hadapan Sidang Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 20 Oktober 2024, perbincangan tentang Swasembada Pangan, mulai merebak dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan saat itu, Presiden menyatakan “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita harus mampu mencapai swasembada pangan”.

Sejak itu, hampir semua media massa, termasuk media sosial, banyak yang mengulas dan mengupas soal swasembada pangan. Lebih jauh lagi, ketika diselenggarakan retret bagi para Menteri/Wakil Menteri/Kepala Badan/Utusan Khusus Presiden di Lembah Tidar, Magelang pun, telah disiapkan sesi khusus untuk mendalami masalah swasembada pangan.

Sikap Pemerintah seperti ini, wajar ditempuh, mengingat persoalan pangan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Pernyataan Proklamator Bangsa Bung Karno yang diucapkan sekitar 72 tahun lalu di Kampus Baranangsiang, Bogor, betul-betul mengajak Presiden Prabowo untuk memberi perhatian serius terhadap masalah pangan.

Atas hal demikian, tentu dapat dipahami, mengapa Pemerintahan Prabowo/Gibran memberi perhatian khusus terhadap pencapaian swasembada pangan ? Hal ini cukup masuk akal, karena problem pangan di negeri ini, akan berkaitan dengan sumber kehidupan dan sumber penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia.

Jika kita ingin memperkokoh ketahanan pangan bangsa menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang kuat, maka kata kuncinya, tetap ditentukan oleh tercapainya swasembada pangan. Tanpa tercapai swasembada pangan lebih dahulu, omong kosong kita akan mampu mencapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang diinginkan.

Namun begitu, sekalipun banyak diantara warga bangsa yang terhipnotis dengan upaya pencapaian swasembada pangan sesegera mungkin, sudah sepatutnya kita tidak melupakan apa yang dimaknai dengan diversifikasi atai program penganekaragaman pangan. Selama ini, sisi produksi selalu diprioritaskan. Berbeda dengan sisi konsumsi yang terkesan dianak-tirikan.

Ini menarik dibahas lebih dalam, karena apalah artinya produksi yang meningkat, bila laju konsumsi masyarakat terhadap nasi, tidak mampu dikemdalukan dengan baik ? Dengan masih tingginya laju konsumsi nasi per kapita, sebesar apa pun produksi yang dihasilkan akan selalu beriringan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Itu sebabnya, kita pantas mengingatkan kepada Kabinet Merah Putih agar tidak melupakan keberadaan program penganekaragaman pangan. Swasembada pangan, memang harus dikejar. Namun, seoring dengan itu, upaya mengerem laju konsumsi masyarakat terhadap nasi, perlu pula untuk digarap lebih sungguh-sungguh dengan penuh semangat dan kerja keras dan kerja cerdas.

Swasembada Beras, memang perlu segera dicapai, namun upaya meragamkan pola makan, tidak boleh ditinggalkan. Ke duanya perlu berjalan bersamaan, tanpa harus ada yang didahulukan atau saling melemahkan. Malah akan lebih keren lagi, bila kita mampu melahirkan sistem pangan, yang mampu mengharmonikan antara sisi produksi dengan sisi konsumsi.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program diversifikasi pangan, tampak kurang memperoleh dukungan Pemerintah. Pengalaman menunjukkan Pemerintah seperti yang tengah “jatuh hati” terhadap sisi produksi. Pemerinrah tampak jor-joran mengucurkan dana dengan jumlah besar, asalkan produksi dapat ditingkatkan setinggi-tingginya.

Sedangkan untuk kebijakan dan program diversifikasi pangan sendiri, terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau cukup hanya dengan melahirkan regulasi. Setelahnya, hampir tak terdengar kabar beritanya. Paling banter, diluncurkan kegiatan sosialisasi meragamkan pola makan, yang lebih bersifat seremonial. Kondisi semacam ini betul-betul disesalkan.

Jujur disadari, problem ketahanan pangan yang kita alami sekarang, buksn hanya ketersediaan pangan karena turunnya produksi, namun masih tingginya laju konsumsi masyarakat terhadap nasi, dinilai sebagai soal serius untuk dicarikan jalan keluarnya. Itu sebabnya, kini saat yang tepat memberi perhatian lebih nyata terhadap upaya meragamkan pola makan rakyat.

Dari sisi regulasi terkini, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang percepatan penganekaragaman pangan adalah Perpres No. 81 Tahun 2024. Perpres ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan pengembangan usaha pangan lokal. Dalam Perpres ini, pemerintah daerah diamanahkan untuk mengutamakan produksi dan konsumsi pangan lokal. 

  Akhirnya penting untuk disampaikan, penganekaragaman pangan adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Diversifikasi pangan berarti menggunakan berbagai jenis bahan pangan, baik nabati maupun hewani, dalam pola konsumsi sehari-hari. 

Semoga seiring dengan maraknya Pemerintah mengkampanyekan perlunya pencapaian swasembada pangan, kita pun tetap harus mengumandangkan pentingnya diversifikasi psngan. Kebijakan swasembada pangan dan diversifikasi pangan, mestinya sama-sama diatus-utamakan dalam pembangunan pangan di negeri ini.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).