Di Tahun 2023 Diskominfo Target Tuntaskan Penanganan Desa Blank Spot Jaringan Fiber Optik

HIBAR PGRI– Berdasarkan hasil kajian Diskominfo Kabupaten Bandung sejak 2020 sampai 2021, didapatkan titik blank spot yang tersebar di 60 desa yang ada Kabupaten Bandung.

Dari 60 desa blank spot tersebut, 37 desa sudah tertangani sedangkan sisanya 23 desa ditargetkan akan ditangani pada tahun 2023.
.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Diskominfo Kab. Bandung Yudi Abdurrahman di Soreang Rabu (1/2/23).

Menurut Yudi, Diskominfo telah melakukan berbagai langkah kongkrit untuk menangani persoalan tersebut.

“Tahun 2020 kita melakukan pilot project dengan membangun dua tower di Desa Sukanagara Kec. Soreang dan desa Campakamulya Kec. Cimaung. Dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung.

Langkah berikutnya, kata Yudi, melalui pola penthahelix dengan menyesuaikan kondisi geogragis di Kab. Bandung, pihaknya melakukan beberapa komunikasi dengan sejumlah stakeholder, termasuk PT. Telkom guna menangani beberapa desa dengan kondisi blank spot.

“Karena jika Pemkab Bandung menyediakan anggaran dari APBD, cukup besar dan ini juga oleh pihak penyedia menjadi lahan untuk mengembangkan sarana telekomunikasi dari sisi bisnis mereka,” katanya.

Oleh karenanya, Yudi menyebutkan, pada tahun 2022 Diskominfo berkolaborasi dengan PT. Telkom untuk mengintervensi pemasangan jaringan fiber optik.
“Dari 60 desa blank spot, di tahun 2022 kita menangani 32 titik. Artinya, yang sudah ditangani sampai Desember 2022 kurang lebih 37 titik” jelasnya.

Selain itu, imbuh Yudi, pihaknya meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk penanganan desa blankspot di 5 titik yaitu Desa Cipelah, Sukaresmi dan Indragiri di Kec. Rancabali serta desa Mekarsaluyu dan Desa Mekarmanik di Kec. Cimenyan.

“Sisanya sekitar 23 desa, insya Allah akan dikerjasamakan lagi dengan pihak terkait. Terutama dengan PT Telkom. Insya Allah dalam penanganannya tidak menggunakan dana APBD,” ungkapnya.

Melalui pola penthahelix seperti ini, Yudi menegaskan desa-desa yang masih blank spot dapat tertangani.

“Terutama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, internet sudah menjadi kebutuhan rutin. Baik bagi pemerintahan maupun masyarakat,” ujarnya.

Artinya, kata Yudi, langkah-langkah yang dilakukan Diskominfo dengan membangun pilot project dan bermitra dengan stakeholder terkait dipandang cocok dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung.

“Kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Yang pasti dalam penanganan blank spot ini, sekali lagi saya katakan Insya Allah tidak menggunakan dana APBD. Termasuk dalam penanganan sisanya yang 20 titik itu,” tegasnya.

Yudi berharap triwulan pertama tahun 2023 ini semua titik blankspot di Kab. Bandung bisa tertangani semuanya.
“Kita menginginkan titik blank spot di Kabupaten Bandung bisa diselesaikan secepat mungkin karena itu tidak bisa ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.***(imn)