DARI PADANG KE GORONTALO

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2023, yang digelar di Padang, Sumatera Barat, sejak 10 hingga 15 Juni 2023, kini telah selesai. Tiga tahun mendatang, Penas 2026 bakal dilaksanakan di Gorontalo. Seorang peserta malah berteriak lantang menyambut keputusan tersebut : Selamat Berpisah Kota Padang dan Sampai Bersua di Gorontalo.

Peserta pun kembali ke daerahnya masing-nasing. Petani dan nelayan tampak menunjukkan kebahagiaannya, karena mereka dapat bertemu dengan saudara-saudaranya setanah air. Petani dari Kota Banjar, Jawa Barat terlihat begitu inten berkomunikasi dengan petani dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Mereka berbagi pengalaman terkait dengan kisah sukses pembangunan pertanian dan perikanan daerahnya. Begitu pun dengan peserta dari daerah lain. Penas benar-benar mampu menjadikan petani dan nelayan “satu hati” dalam menatap masa kini dan masa depan pembangunan pertanian dan perikanan di negeri ini.

Pemerintah, baik Pusat atau Daerah, tentu dapat melihat secara langsung bagaimana kiprah petani dan nelayan dalam memacu pembangunan pertanian dan perikanan di banyak daerah. Penas yang salah satu semangatnya mengkompromikan antara aspirasi petani dan nelayan dengan kebijakan, program dan kegiatan yang bakal diambil, tentu tidak lepas dari pengalaman yang ada di lapangan.

Para pendamping yang notabene adalah Aparat Sipil Negara, pasti sudah mempelajari benar bagaimana kreativitas dan inovasi berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Bagaimana pun juga Penas sudah sepatutnya dijadikan proses pembelajaran, pemberdayaan dan pemartabatan para petani dan nelayan ke arah yang lebih profesional.

Penas 2026, rasanya penting dipikirkan sejak sekarang. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan selama Penas 2023, perlu dijadikan bahan pemikiran kita bersama. Pemangku kepentingan sektor pertanian, tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Namun, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, mereka pun penting pro aktif dalam memberikan usulan yang menopang, terwujudnya tujuan diselenggarakan Penas tersebut.

Kalangan akademisi sangat dituntut untuk memberikan karya terbaiknya. Mereka, sepantasnya dapat menyarikan sekaligus melakukan pendalaman atas apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para petani dan nelayan dalam mengarungi kehidupannya. Kalangan akademisi, tentu dapat mengenali hal-hal apa saja yang dibutuhkan petani dan nelayan dalam menyongsong kehidupannya.

Sesuai dengan kapasitas yang dikuasainya, kalangan akademisi sangat dimintakan pendekatan teknokratiknya dalam menjawab tantangan dan kendala di lapangan, sekiranya, kita ingin melahirkan kehidupan petani dan nelayan ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Termasuk saran nyata mereka dalam membebaskan petani dan nelayan dari suasana hidup miskin yang menjeratnya.

Satu tantangan besar bagi pembangunan pertanian dan perikanan ke depan adalah terkait dengan politik anggaran yang dikucurkan bagi ke dua sektor tersebut. Selama ini, banyak daerah yang memberi porsi anggaran, khususnya APBD terekam relatif kecil. Apalagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, ke dua sektor ini tercatat sebagai sektor pilihan.

Pengalaman menunjukkan, jangankan sektor pilihan, sektor wajib seperti pangan sendiri, kucuran anggaran nya relatif kecil. Pokoknya, yang berkaitan dengan sektor non fisik, umumnya akan mendapat kucuran anggaran yang jauh dari cukup. Bahkan ada juga daerah yang sekedar hanya melaksanakannya sebagai gugur kewajiban.

Pertanian, termasuk di dalamnya pembangunan petani, bukanlah sektor yang dapat cepat menghasilkan. Pembangunan petani lebih berusaha untuk mencetak sumber daya manusia. Beda dengan pembangunan infrastruktur dasar, yang hasilnya dapat langsung terasakan seperti membangun jembatan, membangun jalan, membangun perumahan dan pemukiman dan lain sejenisnya.

Berdasar penganatan yang universal, saat ini, para Kepala Daerah lebih mengedepankan pembangunan fisik di daerahnya ketimbang pembangunan non fisik. Akibatnya wajar, jika politik anggaran yang dikucurkan untuk sektor pertanian, termasuk pembangunan petani, terekam relatif kecil. Sangat jauh bedanya dengan anggaran pembangunan untuk infrastruktur.

Politik anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan, mestinya menjadi salah satu agenda pokok dalam Penas 2023. Kita ingin ada komitmen yang tegas dari para Kepala Daerah dalam menyusun APBD nya. Tidak boleh lagi pertanian dianak-tirikan. Sebab, bagaimana pun juga pertanian merupakan sektor yang perkasa dan tetap menghadapi berbagai bencana kehidupan.

Komitmen Kepala Daerah untuk memajukan sektor pertanian di daerahnya, bukan hanya dicirikan oleh berbusa-busanya Gubernur atau Bupati/Walikota lewat pidato politiknya, namun yang lebih diutamakan adalah sampai sejauh mana kiprah nyata nya dalam memajukan pembangunan pertanian itu sendiri. Bangsa ini benar-benar butuh bukti, buksn hanya sekedar wacana.

Dari Penas 2023 ke Penas 2026, kita punya waktu 3 tahun untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya secara lebih baik. Kita sepakat, Penas 2026 harus lebih baik dibanding Penas 2023. Berbagai kekurangan sudah harus disempurnakan dan dicarikan sebab-musababnya. Kita berharap dengan terpilihnya Presiden RI periode 2024-2029, secara ikhlas mau hadir di tengah petani dan nelayan, sekaligus membuka Penas 2026 nanti.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BAEAT).