Akademisi Pendidikan, Rocky Gerung: Feodalisme Kultur Menghalangi Kebebasan Berpendapat

HIBAR PGRI– Sidang pengadilan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) menghadirkan Rocky Gerung. Dalam Sidang kasus Ijazah Palsu Jokowi, Rocky Gerung diundang sebagai saksi ahli,PN Solo Kamis (9/3/23). Rocky Gerung sendiri sebagai pengamat politik dan akademisi pendidikan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kelahiran Manado, 20 Januari 1959 (64 Tahun).

Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Solo, Rocky Gerung tampak mengenakan baju putih dengan celana jins. Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Moch. Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto, dan Bambang Aryanto. Sementara JPU ada Apriyanto Kurniawan, Endang Sapto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardhias Adhi.

Dalam sidang kasus tersebut, Saat jaksa bertanya apakah di negara hukum seperti Indonesia ada batasan batasan terhadap kebebasan orang berpendapat? Ataukah sebebas bebas bisa berpendapat?

Pertanyaan jaksa dijawab oleh Rocky gerung, “Secara normatif tidak boleh ada larangan kebebasan berpendapat karena prinsipnya hanya mungkin seseorang dihargai dignity-nya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan.
Penghalangan pertama kekuasaan,
Penghalangan kedua feodalisme kultur, dan
Penghalangan ketiga ketakutan psikologi.
Jadi dalam teori freedom of spech. Bagian penghalang itu yang dihilangkan. Bukan kebebasan berpendapatnya yang dihilangkan tapi penghalangnya disingkirkan. Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, presiden maupun jaksa tapi datangnya dari hukum alam (fitrah) sementara yang menghalangi itu hukum sosial.

Bila itu terjadi penghalangan maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan berpendapat. Hal yang bisa kita lakukan, hilangkan penghalangan itu. Begitu logikanya ” tutur Rocky Gerung.***(imn)