PENYULUHAN PERTANIAN & PANEN RAYA PADI 2023

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Puncak panen raya padi 2023 ditengarai bakal terjadi pada bulan Maret hingga April. Sudah sejak beberapa minggu lalu, panen padi telah berlangsung di berbagai daerah sentra produksi padi. Kita tentu ingat ketika Menteri Pertanian ikut panen di Karawang, Jawa Barat. Saat itu diumumkan produksi gabah kering panen per hektar, mampu mencapai sekitar 8 ton.

Bagi sebagian besar para petani padi, panen raya adalah momen yang ditunggu-tunggu. Petani sangat berharap, panen raya merupakan pintu masuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan produksi yang meningkat ditambah dengan harga jual gabah dan beras yang menguntungkan, membuat petani memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Panen raya padi kali ini, memang memiliki dua siasana yang menarik untuk dicermati lebih seksama, khususnya yang berkaitan dengan harga jual gabah di tingkat petani dan harga jual beras di konsumen. Pengalaman membuktikan, di saat panen raya, bahkan sebelum puncak panen berlangsung, di berbagai daerah terekam soal anjloknya harga gabah danbtetap meroketnya harga beras di pasaran.

Di sisi lain, di saat menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan seperti menyambut Romadhon dan Hari Raya Idhul Fitri tiba, harga-harga kebutuhan bahan pangan cenderung akan merangkak naik. Kondisi semacam ini sudah berjalan puluhan tahun. Pemerintah sendiri seperti yang kewalahan dan cukup kesusahan dalam mencarikam solusi terbaiknya.

Dalam kaitannya dengan komoditas beras, suasana panen raya dan hari-hari besar keagamaan, berlangsung dalam kurun waktu yang hampir berbarengan. Pertanyaannya adalah peluang mana yang lebih memungkinkan bakal terjadi ? Apakah harga beras akan turun karena terjadinya panen raya, atau malah bakal naik karena psikologis harga menjelang bulan Romadhon dan Hari Raya Idhul Fitri ?

Kunci jawabannya tentu ada di Pemerintah. Dengan seabreg kewenangan yang dimiliki, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mampu mengendalikan harga beras secara berkeadilan. Kebijakan harga yang diambil, jelas tidak merugikan produsen, yaitu para petani yang setiap hari turun ke sawah. Seiring dengan itu, kebijakan harga yang diambil, juga mampu melindungi konsumen.

Lembaga pangan tingkat nasional yang memiliki fungsi mengendalikan harga pangan, baik dalam hal koordinasi perencanaan mau pun koordinasi pelaksanaan adalah Badan Pangan Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Kita berharap agar Badan Pangan Nasional mampu memerankan diri secara optimal.

Masalah serius yang selalu dihadapi petani pada waktu panen raya adalah anjloknya harga jual di tingkat petani dibawah harga pasar yang berlaku. Petani selalu meminta agar Pemerintah hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Petani tentu akan kecewa berat, jika Pemerintah hanya berdiam diri dan tidak cerdas dalam menelorkan terobosan-terobosan terbaiknya.

Dihadapkan pafa situasi yang demikian, sebetulnya Pemerintah dapat mengoptimalkan keberadaan para Penyuluh Pertanian dalam memberi proses pembelajaran dan pemberdayaan kepada para petani. Penyuluh Pertanian dituntut untuk dapat memberi bekal bagaimana para petani menghadapi anjloknya harga beras sekaligus mengenal tentang informasi pasar.

Menjawab problem anjloknya harga jual gabah di saat panen raya, sebenarnya Pemerintah telah melakukan terobosan cerdas dalam melakukan pengendalian harga. Kerja cerdas Badan Pangan Nasional dengan menetapkan kesepakatan batas atas harga pembelian gabah dan beras bersama para Pengusaha Penggilingan Padi Skala Menengah hingga Besar, tentu perlu diberi apresiasi.

Tinggal sekarang, bagaimana Badan Pangan Nasional bersinergi dan berkolaborasi dengan Penyuluh Pertanian untuk lebih mensosialisasikan kesepakatan diatas agar dipahami oleh segenap stakeholders perberasan. Kebijakan Penyuluhan Pertanian sendiri dalam Programa yang disusunnya, tidak lagi hanya berpikir soal tata cara meningkatkan produksi setinggi-tingginya, tapi juga manpu mensejahterakan petaninya.

Salah satunya adalah dengan memberi bekal kepada petani terkait dengan bimbingan pasar dan informasi harga. Hal ini penting dicatat, karena tantangan pembangunan pertanian dalam situasi kekinian, umumnya akan disodorkan kepada masalah peningkatan produksi dan masalah pemasaran hasil produksi yang dihasilkannya. Idealnya, produksi meningkat maka harga jual nya pun berada dalam tingkat yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal yang semacam ini, Penyuluh Pertanian penting membekali diri dengan ilmu dan teknologi yang bertalian dengan soal pasar, distribusi dan harga, didampung juga terus mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang budidaya pertanamannya sendiri. Disinilah para Penyuluh Pertanian ditantang untuk dapat memberi pemahaman kepada petani tentang konsep agribisnis.

Ini penting disampaikan, karena ke depan, para petani tidak boleh dibiarkan hanya menjadi petani subsisten, namun semestinya kita berupaya untuk melahirkan para petani pengusaha. Petani harus diajari supaya tampil menjadi pebisnis yang tangguh. Petani harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang bergulir dengan cepat.

Menjawab Panen Raya 2023, para Penyuluh Pertanian tidak boleh hanya berpangku tangan. Namun, sesuai dengan tugas dan fungsinya mensejahterakan petani beserta keluarganya, Penyuluh Pertanian perlu tampil secara optimal dalam melakukan pembelaan dan perlibdungan kepada petani agar panen raya betul-betul dapat memberi berkah dalam kehidupannya. Kita percata, Penyuluh Pertanian bakal berkiprah yang terbaik untuk mensejahterakan para petani.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).